Jayapura (Antara Papua) - Manajemen Bulog Divisi Regional Papua meminta distributor beras Aparatur Sipil Negara (ASN) harus membangun gudang transit agar pengirimannya bisa lebih tepat waktu dan tidak tertunda hingga berbulan-bulan.
"Mungkin saran saya PD Irian Bakti (distributor beras ASN) juga harus menyiapkan gudang-gudang untuk transit. Jangan sampai beras yang dibawa hari itu harus habis hari itu juga," ujar kepala Bulog Divre Papua Muhammad Attar Rizal, di Jayapura, Selasa.
"Kalau tidak habis mereka tidak punya tempat penyimpanan dan ini akan berpengaruh kepada kualitas berasnya," sambungnya.
Ia menjelaskan pendistribusian beras untuk ASN dilakukan berdasarkan penunjukan dan rekomendasi dari Gubernur Papua kepada perusahaan daerah, dan pada 2016 diberikan kepada PD Irian Bakti.
"Kami selalu berkoordinasi untuk pendistribusian sampai ke daerah karena titik distribusinya dari Merauke dan Wamena," kata dia.
Ia mengakui adanya protes dari beberapa ASN yang mengeluhkan sudah beberapa bulan tidak menerima beras pegawai.
Oleh karena itu, ia meminta pihak Irian Bakti untuk segera memperbaiki kinerjanya agar para pegawai bisa mendapatkan haknya tepat waktu.
"Tentu kami ingin cepat disalurkan karena dengan itu kami juga terbantu dengan penyerapan lokal dan stok gudang kami terbuka. Kita upayakan kordinasi dan komunikasi kepada Pemprov, Pemkab dan pendistribusinya," ujarnya lagi.
Hal senada dilontarkan oleh Bupati Nonaktif Intan Jaya Natalis Tabuni mengungkapkan di daerahnya yang hanya bisa diakses oleh moda transportasi udara berukuran kecil, terjadi keterlambatan penyaluran beras ASN hingga berbulan-bulan.
"Pendistribusi belum pernah menyampaikan kepada kami tentang persoalan distribusi. 2016 ada beras yang masuk tapi terlambat, dan saya tidak tahu penyebabnya apa," katanya.
Ia menegaskan bila para pegawai sudah membayar biaya pengiriman berasnya secara rutin melalui gajinya yang secara otomatis di potong.
"Beras pegawai kan ada biayanya, kalau tidak naik harus dilaporkan kendalanya. Irian Bakti harus memperbaiki kinerjanya karena biaya pengangkutan ada dalam gaji," ujar Natalis. (*)