Jayapura (Antara Papua)- Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) menggagendakan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan di masing-masing kabupaten/kota guna mengetahui perkembangannya secara jelas.
"Kami sudah menggelar rapat pembahasan terkait agenda pengawasan kesehatan di 28 kabupaten dan satu kota yang ada di Provinsi Papua," kata Sekretaris Umum UP2KP, Alexander Krisifu di Jayapura, Sabtu.
Menurut Alexander, rapat pembahasan agenda pengawasan di masing-masing kabupaten/kota itu digelar di Kantor Dinas Kesehatan Papua, pada Kamis (20/4) malam.
Pengawasan kali ini, kata dia, lebih pada kepastian penempatan petugas pelayanan kesehatan di puskesmas terutama di puskesmas yang paling jauh dari ibu kota kabupaten/kota.
Selain pembahasan terkait itu, menurut dia, pihaknya juga membahas perbaikan organisasi UP2KP dan struktur, peningkatan koordinasi terkait pelayanan kesehatan serta persoalan internal lainnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif UP2KP Aloysius Giyai meminta unit yang dipimpinnya segera membentuk enam tim untuk turun ke masing-masing kabupaten/kota.
"Tim pertama turun ke kabupaten Nabire dan Intan Jaya. Satu tim lagi turun ke Kabupaten Timika," ujarnya.
Selanjutnya, tim yang lain turun ke Kabupaten Lany Jaya, Jayawijaya, Puncak, Mamberamo Tengah dan Kabupaten Mamberamo Raya.
"Tim yang turun harus menemui bupati, DPRD, dan Dinas Kesehatan Kabupaten guna meminta pemerintahan kabupaten setempat merekrut dan membentuk tim tenaga kesehatan bergerak untuk melakukan pelayanan kesehatan dari kampung ke kampung di kabupaten itu dengan pembiayaan bersumber dari APBD," ujarnya.
Ia menambahkan, tim yang turun yang harus memastikan kabupaten itu sepakat merekrut dan membentuk tim kesehatan bergerak untuk melayani kesehatan warga.
"Tim UP2KP yang turunkan harus kembali dengan membawa hasil penandatanganan perekrutan serta pembentukan tim tenaga kesehatan bergerak," ujarnya. (*)
Berita Terkait
Dua anggota OPM Kodap III/Ndugama pimpinan Egianus Kogoya tertembak pasukan TNI
Sabtu, 20 April 2024 2:19
13 ribu KPM belum terima Bansos tahap satu
Sabtu, 20 April 2024 1:37
BEI sebut banyak perusahaan di Papua potensi "go Publik"
Jumat, 19 April 2024 20:17
TNI AU-MUI Jayapura bangun soliditas menjaga keutuhan bangsa dan negara
Jumat, 19 April 2024 19:57
DLH Biak Numfor bina pokmas untuk produksi pupuk kompos
Jumat, 19 April 2024 17:57
Pemkab Biak Numfor beri pendampingan buat kemasan produk UMKM OAP
Jumat, 19 April 2024 17:14
Dinas Perikanan Jayapura komitmen tingkatkan SDM nelayan OAP
Jumat, 19 April 2024 16:24
Disperindagkop Kota Jayapura sebut tiga ribu UMKM sudah mandiri
Jumat, 19 April 2024 15:54