Ratusan kepala kampung di Jayawijaya tuntut dana prospek

id Ratusan kepala kampung di Jayawijaya tuntut dana prospek, Papua
Ratusan kepala kampung di Jayawijaya tuntut dana prospek
Asisten II dan Kepala DPMK saat memberikan pengarahan kepada kepala kampung yang mendatangi kantor Otonom di Jayawijaya, Papua, Kamis (27/4) (Foto: Antara Papua/Marius Frisson Yewun)
Di sini ada 328 kampung, tetapi Pemerintah Provinsi Papua hanya berikan (dana prospek) untuk 109 kampung, sehingga dana itu akan kami bagi rata untuk seluruh kampung yang ada
Wamena (Antara Papua) - Sekitar 200 Kepala Pemerintahan Kampung di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, mendatangi kantor Otonom di Wamena, guna menuntut pembayaran dana prospek tahun anggaran 2015-2016, Kamis.

Ratusan kepala kampung yang berkumpul di Halaman Kantor Otonom itu langsung ditemui Asisten II Sekda Jayawijaya Gaad Tabuni, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Lenensya Manuputty.

"Di sini ada 328 kampung, tetapi Pemerintah Provinsi Papua hanya berikan (dana prospek) untuk 109 kampung, sehingga dana itu akan kami bagi rata untuk seluruh kampung yang ada," kata Asisten II Gaad Tabuni, di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya.

Dana Prospek 2016-2016 yang secara keseluruhan mencapai Rp27 miliar ini nantinya dibagi perkampung sebesar Rp69 juta lebih dan sudah mulai diambil terhitung hari ini.

"Yang berhak menerima adalah kepala kampung yang sudah menyampaikan Laporan Pertangungjawaban (LPJ) penggunaan dana sebelumnya, sementara yang belum menyampaikan mesti menyelesaikan LPJ dahulu baru bisa terima," katanya.

Bagi seratusan kepala kampung yang belum menyampaikan laporan, kata Gaad, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya masih memberikan waktu untuk mereka menyampaikan laporan tahun sebelumnya.

"Kalau sudah membuat laporan, bawa datang dan dan kita bayarkan tahap berikut," ujarnya.

Gaad menambahkan bahwa pemerintah kabupaten tidak mengetahui penyebab sebagian kampung tidak dimasukkan dalam daftar penerima anggaran Prospek oleh Pemerintah Provinsi Papua.

"Kami juga tidak tahu kenapa begitu, sebab itu kebijakan gubernur. Kami tidak tahu," katanya. (*)

Editor: Anwar Maga

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga