Rabu, 27 September 2017

DPRP minta Freeport hentikan rekrutmen tenaga kerja baru

id DPRP minta Freeport hentikan rekrutmen tenaga kerja baru, Papua
DPRP minta Freeport hentikan rekrutmen tenaga kerja baru
Legislator DPRP Wilhelmus Pigai (Foto: Antara Papua/Evarianus Supar)
Kami minta sebelum masalah mogok ribuan karyawan diselesaikan, tidak boleh ada perekrutan baru
Timika (Antara Papua) - Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) meminta manajemen PT Freeport Indonesia dan perusahaan-perusahaan subkontraktornya agar menghentikan sementara waktu rekrutmen tenaga kerja baru.

"Kami minta sebelum masalah mogok ribuan karyawan diselesaikan, tidak boleh ada perekrutan baru," kata anggota Komisi I DPRP Wilhelmus Pigai yang dihubungi dari Timika, Selasa.

Wilhelmus mengatakan bahwa DPRP sudah dua kali mengundang manajemen PT Freeport dan perusahaan subkontraktornya untuk membicarakan masalah pemogokan ribuan karyawan yang telah berlangsung selama 2 bulan di Timika.

Selama dua kali pertemuan berlangsung di Kantor DPRP, Jayapura, yaitu pada hari Jumat (16/6) dan Selasa siang, manajemen PT Freeport dan perusahaan subkontraktornya tidak hadir.

Kepala Perwakilan PT Freeport di Jayapura dalam suratnya ke DPRP menjelaskan ketidakhadiran manajemen PT Freeport karena ada sejumlah agenda yang bersamaan waktunya dengan kegiatan pertemuan tersebut.

Atas dasar itu, DPRP bersama Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua dan Tim Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (SP-KEP) SPSI Kabupaten Mimika sepakat untuk menunda pertemuan pembahasan masalah pemogokan ribuan karyawan PT Freeport pada ahri Senin (10/7).

"DPRP ingin memfasilitasi penyelesaian masalah antara manajemen PT Freeport dan pihak serikat pekerja. Kami ingin Freeport tetap melakukan investasi di Papua. Kami sangat menyesalkan ketidakhadiran manajemen PT Freeport," kata Wilhelmus.

Ia berharap pada pertemuan mendatang manajemen PT Freeport bisa hadir di Kantor DPRP, Jayapura.

Terkait dengan aksi mogok ribuan karyawan PT Freeport dan perusahaan subkontraktornya selama 2 bulan di Timika yang dinilai tidak sah oleh manajemen perusahaan, Wilhelmus menegaskan bahwa hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pihak pengadilan untuk menilainya.

"Soal sah atau tidaknya aksi mogok kerja karyawan PT Freeport dan perusahaan privatisasi serta kontraktor yang menentukan itu bukan manajemen atau serikat pekerja, melainkan harus melalui keputusan pengadilan," kata politikus dari Partai Hanura itu.

Hingga kini, manajemen PT Freeport belum memberikan tanggapan resmi terkait dengan ketidakhadiran mereka dalam dua kali pertemuan yang difasilitasi oleh DPRP. (*)

Editor: Anwar Maga

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga