Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat mendorong kabupaten/kota untuk mengimplementasikan "good governance" secara maksimal mulai dari aspek pengelolaan keuangan hingga kinerja organisasi.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Ridwan Rumasukun di Jayapura, mengatakan, dengan mengimplementasikan "good governance" secara maksimal maka beberapa tahun ke depan seluruh pemerintah kabupaten/kota mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Dari data yang diterima untuk kabupaten dan kota se-Provinsi Papua, yang telah mendapat opini WTP masih relatif terbatas, di mana yang telah mendapat opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2016 sebanyak tujuh kabupaten dan satu kota," katanya.
Menurut Ridwan, baru sejumlah 24 persen dari total 28 kabupaten dan satu kota yang ada sehingga sekali lagi sangat penting untuk mengimplementasikan "good governance" di masing-masing wilayahnya.
Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe meminta seluruh kabupaten berupaya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Lukas berharap penerapan sistem akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan, diharapkan turut membantu pemerintah kabupaten memperoleh opini WTP sehingga Papua tak lagi mendapat predikat negatif secara nasional.
"Meski begitu, diharapkan agar opini WTP yang diraih, harus dibarengi dengan pembangunan yang nampak di daerahnya," katanya.
Dia menambahkan, jangan sampai opini yang didapatkan tak sebanding dengan kondisi kesejahteraan masyarakat yang ternyata belum mengalami kemajuan berarti. (*)
Berita Terkait
212 ASN Pemprov Papua Tengah ikut ujian penyesuaian ijazah
Kamis, 28 Maret 2024 15:45
Pemprov Papua gelar pasar murah di rumah ibadah jelang Paskah
Rabu, 27 Maret 2024 15:20
Kiprah perempuan Papua yang kian menonjol pada era Otsus
Selasa, 26 Maret 2024 2:37
Pemprov Papua apresiasi pelatihan pengelolaan media daring AWP
Senin, 25 Maret 2024 16:02
Kemenag bagikan 12 ribu paket bahan pokok mustahik di Papua
Senin, 25 Maret 2024 16:00
Inspektorat Papua distribusi 98 kendaraan dinas ke OPD
Senin, 25 Maret 2024 14:59
Pemprov Papua Tengah alokasi Rp65 miliar untuk kesehatan
Sabtu, 23 Maret 2024 17:25
Dinkes Papua berikan bantuan alat kesehatan ke Pemkab Sarmi
Sabtu, 23 Maret 2024 11:23