Jayapura (Antara Papua) - Salah satu tokoh penentuan pendapat rakyat (Pepera) 1969, Ramse Ohee mengatakan pemerintah melalui TNI dan Polri harus menyikapi secara tegas aksi-aksi kelompok radikal, apalagi yang secara terang-terangan menggelar demonstrasi dan menyebarkan isu perpecahan.
"Kepada aparat keamanan baik TNI dan Polri serta Pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten/kota maupun aparat penegak hukum lainnya agar menindak tegas kelompok-kelompok radikal dan kelompok bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila yang menimbulkan keresahan di masyarakat Papua," katanya di Jayapura, Kamis.
Ia menegaskan bahwa kemerdekaan untuk rakyat Papua sudah diraih bersama Indonesia pada 17 Agustus 1945 sehingga makna kemerdekaan yang sekarang adalah memerdekakan diri dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.
"Tidak ada tempat di tanah Papua bagi pelaku dan pendukung kelompok radikal, separatis, ataupun aktivitas yang nyata-nyata sangat menghambat pembangunan dan kemajuan masyarakat di bumi Cenderawasih yang diberkati dan dititipkan oleh Tuhan," katanya.
Ramses yang juga Ketua Umum Barisan Merah Putih (BMP) Papua itu menghimbau kepada seluruh masyarakat di provinsi paling timur Indonesia itu, terutama para generasi muda untuk tidak terprovokasi dan ikut serta dalam kegiatan kelompok-kelompok pembuat onar di tanah Papua.
"Saya ajak agar segenap lapisan masyarakat untuk hindari kelompok KNPB, tapi mari ciptakan situasi aman dan nyaman sehingga kondusif, apalagi pada 1 September akan ada momentum peringatan Idul Adha bagi kaum muslim sehingga yang dikedepankan adalah kegiatan silaturahmi untuk mempererat persaudaraan antarsesama masyarakat Papua agar benar-benar terwujud Papua tanah damai," kata Ramses.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal ketika dikonfirmasi soal permintaan ini, mengatakan bahwa aparat kepolisian selalu hadir untuk memberikan kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat.
"Segala sesuatu yang berkaitan degan paham radikal, separitas dan yang menggangu keamanan serta ketertiban, polisi akan tindak tegas, apalagi telah memprovokasi dan membuat onar," katanya.
Terkait pengamanan Idul Adha, mantan Kapolres Halmahera Selatan itu menyebutkan sebanyak 1.370 personil kepolisian di jajaran Polda Papua akan dilibatkan.
"Polda sudah perintahkan kepada jajaran dibawah untuk persiapkan pengamanan perayaan Idul Adha, terutama ditempat-tempat ibadah, salat dan tempat pemotongan dan pembagian kurban," katanya. (*)
Berita Terkait
Lantamal X Jayapura awasi laut mencegah penyeludupan
Rabu, 24 April 2024 20:14
Prodi Agro Teknologi Musamus satu-satunya terakreditasi unggul di Papua
Rabu, 24 April 2024 17:22
Pemprov: 126 pokmaswas bantu awasi laut di Papua dari penggunaan peledak
Rabu, 24 April 2024 15:05
Pemprov Papua identifikasi potensi komoditas dorong ekspor
Rabu, 24 April 2024 15:04
SMKN 3 Jayapura teken MoU dengan dunia kerja dan industri
Rabu, 24 April 2024 13:48
OJK Papua sosialisasikan tindak pidana jasa keuangan ke penegak hukum
Rabu, 24 April 2024 13:46
Masyarakat adat Biak ikut merawat alam dengan tanam pohon damar
Rabu, 24 April 2024 12:47
10 organisasi perangkat daerah Pemkab Biak kelola dana Otsus Papua 2024
Rabu, 24 April 2024 12:24