Rabu, 20 September 2017

USAID programkan pendampingan korban kekerasan di Jayawijaya

id USAID programkan pendampingan korban kekerasan di Jayawijaya, Papua
Kunjungan itu dijadwalkan 13 September 2017. Mereka datang untuk mengecek program bersama yang difokuskan dalam rangka pendampingan terhadap korban tindak kekerasan terhadap perempuan supaya bisa dilaksanakan dengan baik
Wamena (Antara Papua) - Badan Bantuan Pembangunan Internasional Amerika (USAID) memprogramkan pendampingan korban kekerasan di sejumlah kampung di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, yang akan segera direalisasikan.

Asisten I Setkab Jayawijaya Tinggal Wusuno di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, Senin, mengatakan untuk merealisasikan program pendampingan korban kekerasan tersebut, dalam waktu dekat ini akan datang tim bersama ke Jayawijaya untuk meninjau kesiapan pelaksanaan program tersebut.

Tim dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI akan datang bersama perwakilan USAID dan perwakilan dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI.

"Kunjungan itu dijadwalkan 13 September 2017. Mereka datang untuk mengecek program bersama yang difokuskan dalam rangka pendampingan terhadap korban tindak kekerasan terhadap perempuan supaya bisa dilaksanakan dengan baik," katanya.

USAID merupakan badan independen pemerintahan Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas bantuan untuk bidang ekonomi, pembangunan, dan kemanusiaan untuk negara-negara lain di dunia.

Sementara Kemenkumham RI bertindak sebagai "executing agency" untuk implementasi kerja sama teknis dengan USAID/Indonesia atau dikenal dengan sebutan Komite Teknis Proyek USAID BERSAMA (gender-based violence) tahun kedua (2017-2018).

Setelah sukses mengimplementasikan program USAID BERSAMA di Kawasan Timur Indonesia pada tahun pertama, USAID BERSAMA akan kembali mengimplementasikan programnya di tahun kedua dari 1 Oktober 2017 sampai 30 September 2018 dengan wilayah sasaran di Papua dan Papua Barat serta Maluku dan Maluku Utara, sesuai kebutuhan.

USAID BERSAMA adalah suatu program yang berdasar pada strategi untuk mengurangi kekerasan berbasis gender, meningkatkan layanan bagi korban kekerasan berbasis gender dan memperkuat organisasi masyarakat sipil setempat.

Menurut Tinggal Wusuno, kesepakatan kerja sama antara Kemenkumham, Bappenas, USAID serta pemerintah Papua tentang pendampingan terhadap korban kekerasan itu, sudah dilakukan sejak 2016, namun baru bisa ditindaklanjuti pada 2017.

"Di Kabupaten Jayawijaya itu ada dua distrik fokus untuk program bersama ini, yaitu di Distrik Wamena ada 5 kampung, tetapi yang berjalan sekarang ada dua dan nanti yang akan kita menyusun, dan untuk Distrik Asologaima ada dua kampung," katanya.

Tinggal mengatakan bahwa melalui program bersama itu, pemerintah Jayawijaya akan melibatkan juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memberikan pendampingan terhadap masyarakat yang menjadi korban kekerasan.

"Program ini nantinya diharapkan memberikan penguatan secara tata kelola, jadi nanti akan ada pendampingan terhadap pegawai pada dinas pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan juga pada pemerintah distrik sehingga harapan kami nanti fasilitasi kaitanya dengan kasus tindak kekerasan ini bisa lebih cepat ditangani," katanya.

Pemerintah Jayawijaya juga telah melatih 10 orang perwakilan dari masyarakat setempat untuk menjadi pendamping terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pendampingan dilakukan sebab tingkat kekerasan dalam rumah tangga, terutama yang menimpa anak dan perempuan di Jayawijaya sangat tinggi.

"Kabupaten ini adalah salah satu kabupaaten yang tingkat kekerasan trmasuk tinggi di Indonesia sehingga kami berterimakasih atas dukungan dari USAID dan juga dari Dinas Pemberdayaan perempuan Provinsi Papua yang memberikan pendampingan ini," kata Tinggal. (*)

Editor: Anwar Maga

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga