Rabu, 20 September 2017

Peserta PKH dominasi pengurusan dokumen kependudukan di Mimika

id Peserta PKH dominasi pengurusan dokumen kependudukan di Mimika, Papua
Peserta PKH dominasi pengurusan dokumen kependudukan di Mimika
Kepala Disdukcapil Mimika, John Wicklif Tegak (Foto: Antara Papua/Jeremias Rahadat)
Sejak Senin (4/9) ruang pelayanan pengurusan dokumen kependudukan penuh sesak dan kebanyakan dari warga itu adalah mereka yang termasuk dalam program keluarga harapan (PKH)
Timika (Antara Papua) - Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mimika, Provinsi Papua, John Wiklif Tegai mengatakan sejak Senin (4/9) warga yang mengurus dokumen kependudukan didominasi oleh warga yang mengikuti Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial RI.

"Sejak Senin (4/9) ruang pelayanan pengurusan dokumen kependudukan penuh sesak dan kebanyakan dari warga itu adalah mereka yang termasuk dalam program keluarga harapan (PKH)," kata John di Timika, Selasa.

Menurut John, kebanyakan dari mereka mengurus dokumen kependudukan baru seperti kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang nanti digunakan sebagai sebagai salah satu syarat kelengkapan data identitas saat mengurus rekening di bank.

Selain mengurus dokumen kependudukan yang baru, tidak sedikit dari mereka melakukan perubahan identitas seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir serta data lain.

John menegaskan bahwa untuk kepengurusan dokumen kependudukan yang baru bagi warga yang belum pernah mengurus dokumen kependudukan atau yang belum memiliki KTP akan dilayani oleh petugas. Namun tidak serta merta dengan pengurusan perubahan data kependudukan.

"Untuk warga yang minta kita ubah nama misalnya dalam Kartu Keluarga atau KTP ditulis John dan diganti menjadi Andreas tentu kami tolak. Berbeda jika dalam data itu ada kekurangan huruf," ujarnya.

Disdukcapil dengan tegas menolak perubahan data identitas seperti nama yang dapat mengubah makna dengan alasan agar warga bersangkutan tidak memiliki data kependudukan ganda yang nantinya disalahgunakan untuk kepentingan lain.

"Kami khawatirkan mereka ganti nama, misalnya, untuk dapat bantuan dari PKH mengganti dengan nama peserta yang sudah pindah atau meninggal dunia dan itu sama sekali tidak kami layani," ujarnya.

Disdukcapil hanya akan melayani perubahan data kependudukan seperti nama jika yang bersangkutan dapat membawa sejumlah dokumen pendukung lain seperti surat babtis atau akta kelahiran.

John memprediksi kepadatan warga untuk mengurus dokumen kependudukan di kantor Disdukcapil Mimika akan terus meningkat hingga Sabtu (24/9) pekan depan.

Untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, Kepala Disdukcapil mengimbau pegawainya untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga. (*)

Editor: Anwar Maga

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga