Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya mengecek kesiapan sejumlah instansi terkait penerapan harga eceran tertinggi beras yang diberlakukan pemerintah sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lanny Jaya Christian Sohilat di Jayapura, Rabu, mengatakan, pengecekan ini ditandai dengan agenda pertemuan pihaknya dengan Bulog, Dolog dan distributor beras di wilayahnya.
"Dalam pertemuan tersebut nantinya kami akan meminta Bulog dan Dolog untuk mengontrol distribusi beras di tengah masyarakat, baik yang masuk maupun keluar dari Kabupaten Lanny Jaya," katanya.
Christian menjelaskan, hingga kini belum ada laporan resmi yang diterima pihaknya dari instansi terkait mengenai penerapan HET beras di Kabupaten Lanny Jaya.
"Kami sangat tertolong dengan penerapan HET beras ini karena dapat membantu masyarakat di Kabupaten Lanny Jaya memenuhi kebutuhan pangannya," ujarnya.
Dia menuturkan pihaknya juga memberikan peringatan kepada para pedagang di wilayahnya agar tidak bermain-main dengan harga beras lantas membodohi masyarakat.
"Kami juga akan mengecek dengan penerapan HET ini apakah dapat diterima dengan para distributor beras, karena harus disesuaikan juga dengan biaya transportasi ke Kabupaten Lanny Jaya," katanya.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita per 1 September 2017 menetapkan harga eceran tertinggi (HET) beras kualitas medium untuk wilayah Maluku termasuk Maluku Utara dan Papua sebesar Rp10.250 per kilogram dan Rp13.600 untuk beras jenis premium. (*)
Berita Terkait
Dua anggota OPM Kodap III/Ndugama pimpinan Egianus Kogoya tertembak pasukan TNI
Sabtu, 20 April 2024 2:19
13 ribu KPM belum terima Bansos tahap satu
Sabtu, 20 April 2024 1:37
BEI sebut banyak perusahaan di Papua potensi "go Publik"
Jumat, 19 April 2024 20:17
TNI AU-MUI Jayapura bangun soliditas menjaga keutuhan bangsa dan negara
Jumat, 19 April 2024 19:57
DLH Biak Numfor bina pokmas untuk produksi pupuk kompos
Jumat, 19 April 2024 17:57
Pemkab Biak Numfor beri pendampingan buat kemasan produk UMKM OAP
Jumat, 19 April 2024 17:14
Dinas Perikanan Jayapura komitmen tingkatkan SDM nelayan OAP
Jumat, 19 April 2024 16:24
Disperindagkop Kota Jayapura sebut tiga ribu UMKM sudah mandiri
Jumat, 19 April 2024 15:54