Jayapura (Antara Papua) - Manajemen PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) VIII Maluku-Papua mengungkapkan di wilayah pegunungan Papua para pengusaha menjadi lembaga penyalur kerap kesulitan menebus BBM karena tidak adanya kantor bank persepsi Pertamina di wilayah itu.
"Belum adanya bank persepsi Pertamina di sejumlah wilayah yang menjadi objek program "BBM Satu Harga" membuat pengusaha harus ke Jayapura untuk setor dengan biaya tambahan transportasi Rp3-4 juta," ujar General Manager Pertamina MOR VIII Made Adi Putra di Jayapura, Minggu.
Ia menyebut setidaknya ada enam kabupaten (seluruhnya pegunungan), yaitu Membramo Tengah, Yalimo, Tolikara, Puncak, Nduga dan Intan Jaya belum terdapat kantor BRI, Bank Mandiri dan BNI yang menjadi bank persepsi Pertamina.
Untuk masalah tersebut, ia mengklaim Pertamina telah menempuh berbagai cara untuk mengatasinya. Salah satunya adalah dengan meminta bank persepsi untuk bekerja sama dengan Bank Papua yang telah memiliki kantor pelayanan di wilayah tersebut.
"Selain itu sekarang pihak pengusaha SPBU juga melakukan kerja sama dengan pihak maskapai untuk menitipkan uang penebusan BBM," kata dia.
Made memaparkan masalah penebusan tersebut merupakan salah satu kendala yang masih ditemui untuk memaksimalkan program "BBM Satu Harga" di Papua.
Menurutnya Pertamina selalu mencoba mencari solusi untuk setiap hambatan yang ditemui di lapangan, namun ia juga meminta dukungan semua pihak agar mensukseskan program tersebut.
Program pada tingkat nasional diberi nama "Nusantara Satu Harga" tersebut, khusus untuk di wilayah Maluku dan Papua, pada 2016 Pertamina telah mengoperasikan delapan titik lembaga penyalur (APMS).
Kemudian pada tahun ini sudah empat APMS yang diresmikan dan tiga lagi yang akan segera dioperasikan pada akhir tahun 2017.
Sedangkan pada 2018, Pertamina mengestimasikan akan ada 14 titik lembaga penyalur yang akan dioperasikan untuk menjalankan program tersebut. (*)
Berita Terkait
Dua anggota OPM Kodap III/Ndugama pimpinan Egianus Kogoya tertembak pasukan TNI
Sabtu, 20 April 2024 2:19
13 ribu KPM belum terima Bansos tahap satu
Sabtu, 20 April 2024 1:37
BEI sebut banyak perusahaan di Papua potensi "go Publik"
Jumat, 19 April 2024 20:17
TNI AU-MUI Jayapura bangun soliditas menjaga keutuhan bangsa dan negara
Jumat, 19 April 2024 19:57
DLH Biak Numfor bina pokmas untuk produksi pupuk kompos
Jumat, 19 April 2024 17:57
Pemkab Biak Numfor beri pendampingan buat kemasan produk UMKM OAP
Jumat, 19 April 2024 17:14
Dinas Perikanan Jayapura komitmen tingkatkan SDM nelayan OAP
Jumat, 19 April 2024 16:24
Disperindagkop Kota Jayapura sebut tiga ribu UMKM sudah mandiri
Jumat, 19 April 2024 15:54