Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR RI, Susaningtyas Kertopati mengatakan, pembukaan kantor "Free Papua Campaign" di Oxford, Inggris diperkirakan oleh kelompok tertentu, bukan oleh pemerintah Inggris.
"Sebenarnya kitapun tak dapat katakan itu perbuatan pemerintah Inggris ya. Biasa saja itu kelompok tertentu dan domestik sebuah organisasi saja, bukan pemerintah Inggris. Kita memberlakukan azas praduga tak bersalah dulu terhadap pemerintah Inggris," kata Susaningtyas di Jakarta, Sabtu.
"Tapi kita tetap waspada," imbuhnya.
Dia menambahkan, Komisi I DPR RI telah mengingatkan Kementerian Luar Negeri dalam berbagai kesempatan terkait tokoh Papua, Benny Wenda yang terus menjalin komunikasi dengan luar negeri agar segera diantisipasi.
"Tapi saya melihatnya kurang serius ditanggapi. Padahal bila Kemenlu serius dalam menjaga kedaulatan NKRI, ini kan suatu ancaman," kata politisi Partai Hanura itu.
Di sisi lain, Susanintyas menyatakan, sebenarnya dalam pelaksanaan otonomi daerah, pola pengawasan pendanaan dan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan di Papua perlu ditingkatkan.
"Agar tak ada pihak yang bisa dibina asing lagi untuk mengganggu pertahanan negara yang sifatnya outward looking," kata dia.
"Sebenarnya kitapun tak dapat katakan itu perbuatan pemerintah Inggris ya. Biasa saja itu kelompok tertentu dan domestik sebuah organisasi saja, bukan pemerintah Inggris. Kita memberlakukan azas praduga tak bersalah dulu terhadap pemerintah Inggris," kata Susaningtyas di Jakarta, Sabtu.
"Tapi kita tetap waspada," imbuhnya.
Dia menambahkan, Komisi I DPR RI telah mengingatkan Kementerian Luar Negeri dalam berbagai kesempatan terkait tokoh Papua, Benny Wenda yang terus menjalin komunikasi dengan luar negeri agar segera diantisipasi.
"Tapi saya melihatnya kurang serius ditanggapi. Padahal bila Kemenlu serius dalam menjaga kedaulatan NKRI, ini kan suatu ancaman," kata politisi Partai Hanura itu.
Di sisi lain, Susanintyas menyatakan, sebenarnya dalam pelaksanaan otonomi daerah, pola pengawasan pendanaan dan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan di Papua perlu ditingkatkan.
"Agar tak ada pihak yang bisa dibina asing lagi untuk mengganggu pertahanan negara yang sifatnya outward looking," kata dia.