Jayapura (ANTARA News) - Wakil Ketua Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) Eduard Fonataba mengharapkan kementerian dan lembaga bisa mengubah paradigma dalam melihat Papua.
"Artinya, jangan melihat bahwa membangun Papua itu hanya disandarkan pada hitungan untung rugi saja, melainkan bagaimana akses untuk pelayanan kepada masyarakat," kata Drs. Eduard Fonataba, M.M., di Jayapura, Provinsi Papua, Kamis.
Ia melihat bahwa secara bertahap sudah mulai ada kementerian yang bisa memahami dalam mendukung pembangunan di Papua, di antaranya adalah Kementerian Pekerjaan Umum.
Wujudnya adalah pembangunan jalan di Papua, yang semula hanya untuk jalan nasional, kini sudah dialokasikan untuk jalan provinsi dan kabupaten.
Selain itu, kata dia, juga Kementerian Perumahan Rakyat untuk pembangunan rumah rakyat bekerja sama dengan pemerintah daerah.
Demikian juga dari Kementerian Kominfo yang punya program "Desa Berdering" namun tidak berfungsi, kini telah diperbaiki dengan menambah peralatan untuk bisa berkomunikasi.
Sementara itu, Kementerian ESDM punya program lampu penerangan jalan umum dengan menggunakan daya yang berbeda, yakni di wilayah pegunungan dan pantai/pesisir.
"Jadi, sudah ada kementerian yang sudah memulai sehingga kita harapkan kementerian dan lembaga lain dapat mengikuti," katanya.
Menurut dia, dengan adanya perubahan paradigma seperti itu diharapkan pembangunan di Papua apakah yang melalui APBD maupun otonomi khusus (otsus) dapat diakselerasi.
Dengan skema tersebut percepatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Papua diharapkan dapat diwujudkan, demikian Eduard Fonataba.
(A035/D007)
"Artinya, jangan melihat bahwa membangun Papua itu hanya disandarkan pada hitungan untung rugi saja, melainkan bagaimana akses untuk pelayanan kepada masyarakat," kata Drs. Eduard Fonataba, M.M., di Jayapura, Provinsi Papua, Kamis.
Ia melihat bahwa secara bertahap sudah mulai ada kementerian yang bisa memahami dalam mendukung pembangunan di Papua, di antaranya adalah Kementerian Pekerjaan Umum.
Wujudnya adalah pembangunan jalan di Papua, yang semula hanya untuk jalan nasional, kini sudah dialokasikan untuk jalan provinsi dan kabupaten.
Selain itu, kata dia, juga Kementerian Perumahan Rakyat untuk pembangunan rumah rakyat bekerja sama dengan pemerintah daerah.
Demikian juga dari Kementerian Kominfo yang punya program "Desa Berdering" namun tidak berfungsi, kini telah diperbaiki dengan menambah peralatan untuk bisa berkomunikasi.
Sementara itu, Kementerian ESDM punya program lampu penerangan jalan umum dengan menggunakan daya yang berbeda, yakni di wilayah pegunungan dan pantai/pesisir.
"Jadi, sudah ada kementerian yang sudah memulai sehingga kita harapkan kementerian dan lembaga lain dapat mengikuti," katanya.
Menurut dia, dengan adanya perubahan paradigma seperti itu diharapkan pembangunan di Papua apakah yang melalui APBD maupun otonomi khusus (otsus) dapat diakselerasi.
Dengan skema tersebut percepatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Papua diharapkan dapat diwujudkan, demikian Eduard Fonataba.
(A035/D007)