Petang itu, tepuk tangan dan teriakan kegembiraan membahana di gedung olahraga (GOR) Waringin, di Kota Jayapura, Papua ketika Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) mengungkapkan restunya atas pembangunan jembatan fenomenal Hamadi-Holtekam.
"Saya tadi baca-baca (brosur pembangunan jembatan Hamadi-Holtekam) ini, saya liat kebutuhan dananya Rp1,4 triliun. Banyak sekali, tapi ini diperlukan rakyat Jayapura, Papua, jadi ya bangun saja," ujar Jokowi, saat memberi sambutan pada pertemuan tatap muka dengan para tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda, di GOR Waringin Jayapura, Sabtu (27/12).
Pertemuan tatap muka yang difasilitasi Barisan Relawan (Bara) Jaringan Perubahan (JP) Provinsi Papua itu, juga dihadiri Gubernur Papua Lukas Enembe, dan Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano.
Cukup lama, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kota Jayapura, ingin merealisasikan pembangunan jembatan fenomenal itu.
Disebut fenomenal karena membutuhkan anggaran yang banyak, yakni sekitar Rp1,4 triliun. Jumlah uang yang banyak karena rakyat Papua masih membutuhkan dukungan anggaran agar keluar dari berbagai keterpurukan baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.
Hingga kini, rencana pembangunan jembatan Hamadi-Holtekam itu masih belum terealisasi dan kunjungan Presiden Jokowi ke Papua nampaknya membawa angin segar bagi banyak pihak di Bumi Cenderawasih.
Jembatan yang akan dibangun itu sepanjang 440 meter untuk menghubungkan ruas jalan dari kawasan wisata pantai Hamadi melewati Tanjung Kasuari, Kampung Enggros hingga ke kawasan wisata Pantai Holtekam.
Sejauh ini rencana pembangunan infrastruktur jembatan itu telah didukung alokasi dana dari Balai Jalan dan Jembatan Wilayah X Papua sebesar Rp65 miliar dan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua sebesar Rp65 miliar.
Namun, masih jauh dari total anggaran yang dibutuhkan sehingga perlu disiapkan secara bersama sesuai segmennya.
Oleh karena itu, Gubernur Papua dan Wali Kota Jayapura memanfaatkan momentum kunjungan Presiden Jokowi itu, guna mendapat dukungan anggaran pusat, agar jembatan Hamadi-Holtekam dapat terbangun.
Bahkan, Wali Kota Kota Jayapura yang akrab disapa BTM itu mengemasnya dalam bentuk permintaan kado Natal dari Presiden atas nama rakyat Kota Jayapura.
"Saya ingin minta hadiah Natal dari Bapak Presiden untuk rakyat Kota Jayapura. Jembatan Hamadi-Holtekam agar dibangun, juga pasar mama-mama Papua, dan pasar Youtefa," ujar BTM.
Sebagai kompensasi dari permintaan kado Natal itu, BTM mengungkapkan bahwa ia dan warga Kota Jayapura siap menyukseskan program pembangunan yang dicanangkan Presiden Jokowi.
Saat memberi sambutan pada pertemuan tatap muka itu, Presiden Jokowi langsung merespons permintaan hadiah Natal tersebut.
Mengenai jembatan Hamadi-Holtekam, Jokowi sempat bergurau bahwa pembangunan jembatan sepanjang 440 meter itu membutuhkan anggaran sebesar Rp1,4 triliun.
Namun, ia pun meminta agar jembatan itu segera dibangun karena rakyat Papua, terutama warga Jayapura sangat mengharapkannya.
Hanya saja, Presiden Jokowi mengajak Gubernur Papua Lukas Enembe, dan Wali Kota Jayapura, untuk berkomitmen menanggulangi dana itu secara bersama-sama.
"Tapi, janji dulu, bagi-bagi dana, APBN dan APBD provinsi dan kota. Meskipun sedikit tapi APBD harus ada, kita gotong rotong, karena APBN dibagi ke lebiuh dari 500 kabupaten/kota," ujarnya.
Jokowi sempat mengulang kalimatnya soal pembangunan jembatan Hamadi-Holtekam itu. "Udah, pokoknya bangun saja jembatan itu," ujarnya.
Bebaskan lahan
Presiden RI ke-7 itu tidak lupa mengingatkan pemerintah daerah agar menuntaskan pembebasan lahan terkait pembangunan jembatan yang akan menelan dana triliunan rupiah itu.
Jokowi meminta Gubernur Papua beserta bupati dan wali kota agar membantu membebaskan lahan yang hendak dipergunakan untuk membangun jembatan tersebut.
Menurut Presiden, di banyak daerah, kendala utama pembangunan infrastruktur yakni pembebasan lahan.
"Jadi, saya minta gubernur, bupati, wali kota bantu bebaskan lahan, setelah itu yakin akan jalan dengan baik (terlaksana sesuai harapan)," ujarnya.
Permintaan untuk pembebasan lahan itu juga berkaitan dengan rencana pemerintah pusat membangun jaringan kereta api di Tanah Papua.
Presiden mengaku telah memerintahkan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan untuk melakukan studi pembangunan prasarana kereta api di Papua.
"Saya juga sudah perintahkan Menhub mulai tahun depan studi kereta api di Papua," ujarnya.
Presiden menegaskan bahwa perintah studi kelayakan kereta api di Papua itu, harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata terkait pembangunan jaringan kereta api.
"Habis studi jangan berhenti, harus dimulai, ada uang berapa ya mulai. Studi itu butuh waktu 6-8 bulan, ya saya perintahkan dimulai sudah," ujarnya yang disambut sorak gembira warga Papua yang hadir dalam pertemuan tatap muka itu.
Wacana pembangunan jaringan kereta api di Papua, cukup lama didengungkan para pihak, mengingat sejauh ini untuk menjangkau sebagian besar kabupaten/kota di Pulau Papua, lebih banyak mengandalkan pesawat terbang.
Nah, Presiden Jokowi telah merestui untuk membangun jembatan fenomenal, dan studi kereta api di Papua.
Bagaimana selanjutnya, hal itu harus disikapi lebih jauh oleh gubernur dan para bupati/wali kota di provinsi paling timur Indonesia itu.
Apalagi, Pemerintah daerah di Provinsi Papua, tengah giat-giatnya berbenah dan membangun infrastruktur fenomenal sebelum pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XX pada 2020 di Papua.
Gubernur Papua Lukas Enembe menginginkan peserta PON XX menyaksikan jembatan Hamadi-Holtekam itu.
Selain itu, pembangunan "Outer Ringroad" Jayapura yang membentang di atas air laut, yang menghubungkan Pantai Hamadi dengan pantai Vihara Sky Land, mengitari tebing bukit yang berhadapan langsung dengan panorama laut.
Jalan lingkar Jayapura itu dibangun sejak tahun anggaran 2012, dan setiap tahun dianggarkan sebesar Rp70-an miliar dari dana APBD Provinsi Papua.
Kini, bentangan badan jalan dari pinggir Pantai Hamadi ke Pantai Skyland sudah terbangun sebagian, yang melewati pinggiran kawasan Teluk Youtefa.
Jalan jembatan itu sebagian berada di sempadan pantai yang dibangun dengan tiang pancang beton yang ditanam di sebagian pantai.
Bangunan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi beban kemacetan arus lalu lintas kendaraan dari Kota Jayapura ke arah Distrik Abepura (pusat perekonomian di Kota Jayapura), atau sebaliknya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua Maikel Kambuaya mengatakan, pembangunan jalan jembatan itu diperkirakan rampung dalam tiga tahun ke depan. Itu berarti plaing cepat 2017, atau tiga tahun sebelum PON 2020.
"setiap tahun dianggarkan sekitar Rp70 miliar, dan tahun ini juga Rp70 miliar. Masih butuh anggaran sekitar Rp250 miliar lagi untuk merampungkannya," ujarnya.
Sedangkan jembatan penghubung dari Pantai Hamadi menuju Holtekam (gugusan pulau di sekitar Kota Jayapura), juga berbentuk proyek "multi years" hingga lima tahun ke depan atau sampai 2019.
"Tahun ini Pemprov Papua menganggarkan Rp65 miliar untuk pembangunan jembatan Hamadi-Holtekam itu," kata Kambuaya.
Menurutnya, anggaran pembangunan jembatan itu dibagi dalam tiga segmen yakni besar, menengah dan kecil.
"Jadi anggarannya dibagi dalam tiga segmen. Segmen besar ditangani dana APBN, segmen menengah ditangani APBD Provinsi dan segmen kecil APBD Kota Jayapura," ujarnya. (*)
"Saya tadi baca-baca (brosur pembangunan jembatan Hamadi-Holtekam) ini, saya liat kebutuhan dananya Rp1,4 triliun. Banyak sekali, tapi ini diperlukan rakyat Jayapura, Papua, jadi ya bangun saja," ujar Jokowi, saat memberi sambutan pada pertemuan tatap muka dengan para tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda, di GOR Waringin Jayapura, Sabtu (27/12).
Pertemuan tatap muka yang difasilitasi Barisan Relawan (Bara) Jaringan Perubahan (JP) Provinsi Papua itu, juga dihadiri Gubernur Papua Lukas Enembe, dan Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano.
Cukup lama, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kota Jayapura, ingin merealisasikan pembangunan jembatan fenomenal itu.
Disebut fenomenal karena membutuhkan anggaran yang banyak, yakni sekitar Rp1,4 triliun. Jumlah uang yang banyak karena rakyat Papua masih membutuhkan dukungan anggaran agar keluar dari berbagai keterpurukan baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.
Hingga kini, rencana pembangunan jembatan Hamadi-Holtekam itu masih belum terealisasi dan kunjungan Presiden Jokowi ke Papua nampaknya membawa angin segar bagi banyak pihak di Bumi Cenderawasih.
Jembatan yang akan dibangun itu sepanjang 440 meter untuk menghubungkan ruas jalan dari kawasan wisata pantai Hamadi melewati Tanjung Kasuari, Kampung Enggros hingga ke kawasan wisata Pantai Holtekam.
Sejauh ini rencana pembangunan infrastruktur jembatan itu telah didukung alokasi dana dari Balai Jalan dan Jembatan Wilayah X Papua sebesar Rp65 miliar dan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua sebesar Rp65 miliar.
Namun, masih jauh dari total anggaran yang dibutuhkan sehingga perlu disiapkan secara bersama sesuai segmennya.
Oleh karena itu, Gubernur Papua dan Wali Kota Jayapura memanfaatkan momentum kunjungan Presiden Jokowi itu, guna mendapat dukungan anggaran pusat, agar jembatan Hamadi-Holtekam dapat terbangun.
Bahkan, Wali Kota Kota Jayapura yang akrab disapa BTM itu mengemasnya dalam bentuk permintaan kado Natal dari Presiden atas nama rakyat Kota Jayapura.
"Saya ingin minta hadiah Natal dari Bapak Presiden untuk rakyat Kota Jayapura. Jembatan Hamadi-Holtekam agar dibangun, juga pasar mama-mama Papua, dan pasar Youtefa," ujar BTM.
Sebagai kompensasi dari permintaan kado Natal itu, BTM mengungkapkan bahwa ia dan warga Kota Jayapura siap menyukseskan program pembangunan yang dicanangkan Presiden Jokowi.
Saat memberi sambutan pada pertemuan tatap muka itu, Presiden Jokowi langsung merespons permintaan hadiah Natal tersebut.
Mengenai jembatan Hamadi-Holtekam, Jokowi sempat bergurau bahwa pembangunan jembatan sepanjang 440 meter itu membutuhkan anggaran sebesar Rp1,4 triliun.
Namun, ia pun meminta agar jembatan itu segera dibangun karena rakyat Papua, terutama warga Jayapura sangat mengharapkannya.
Hanya saja, Presiden Jokowi mengajak Gubernur Papua Lukas Enembe, dan Wali Kota Jayapura, untuk berkomitmen menanggulangi dana itu secara bersama-sama.
"Tapi, janji dulu, bagi-bagi dana, APBN dan APBD provinsi dan kota. Meskipun sedikit tapi APBD harus ada, kita gotong rotong, karena APBN dibagi ke lebiuh dari 500 kabupaten/kota," ujarnya.
Jokowi sempat mengulang kalimatnya soal pembangunan jembatan Hamadi-Holtekam itu. "Udah, pokoknya bangun saja jembatan itu," ujarnya.
Bebaskan lahan
Presiden RI ke-7 itu tidak lupa mengingatkan pemerintah daerah agar menuntaskan pembebasan lahan terkait pembangunan jembatan yang akan menelan dana triliunan rupiah itu.
Jokowi meminta Gubernur Papua beserta bupati dan wali kota agar membantu membebaskan lahan yang hendak dipergunakan untuk membangun jembatan tersebut.
Menurut Presiden, di banyak daerah, kendala utama pembangunan infrastruktur yakni pembebasan lahan.
"Jadi, saya minta gubernur, bupati, wali kota bantu bebaskan lahan, setelah itu yakin akan jalan dengan baik (terlaksana sesuai harapan)," ujarnya.
Permintaan untuk pembebasan lahan itu juga berkaitan dengan rencana pemerintah pusat membangun jaringan kereta api di Tanah Papua.
Presiden mengaku telah memerintahkan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan untuk melakukan studi pembangunan prasarana kereta api di Papua.
"Saya juga sudah perintahkan Menhub mulai tahun depan studi kereta api di Papua," ujarnya.
Presiden menegaskan bahwa perintah studi kelayakan kereta api di Papua itu, harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata terkait pembangunan jaringan kereta api.
"Habis studi jangan berhenti, harus dimulai, ada uang berapa ya mulai. Studi itu butuh waktu 6-8 bulan, ya saya perintahkan dimulai sudah," ujarnya yang disambut sorak gembira warga Papua yang hadir dalam pertemuan tatap muka itu.
Wacana pembangunan jaringan kereta api di Papua, cukup lama didengungkan para pihak, mengingat sejauh ini untuk menjangkau sebagian besar kabupaten/kota di Pulau Papua, lebih banyak mengandalkan pesawat terbang.
Nah, Presiden Jokowi telah merestui untuk membangun jembatan fenomenal, dan studi kereta api di Papua.
Bagaimana selanjutnya, hal itu harus disikapi lebih jauh oleh gubernur dan para bupati/wali kota di provinsi paling timur Indonesia itu.
Apalagi, Pemerintah daerah di Provinsi Papua, tengah giat-giatnya berbenah dan membangun infrastruktur fenomenal sebelum pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XX pada 2020 di Papua.
Gubernur Papua Lukas Enembe menginginkan peserta PON XX menyaksikan jembatan Hamadi-Holtekam itu.
Selain itu, pembangunan "Outer Ringroad" Jayapura yang membentang di atas air laut, yang menghubungkan Pantai Hamadi dengan pantai Vihara Sky Land, mengitari tebing bukit yang berhadapan langsung dengan panorama laut.
Jalan lingkar Jayapura itu dibangun sejak tahun anggaran 2012, dan setiap tahun dianggarkan sebesar Rp70-an miliar dari dana APBD Provinsi Papua.
Kini, bentangan badan jalan dari pinggir Pantai Hamadi ke Pantai Skyland sudah terbangun sebagian, yang melewati pinggiran kawasan Teluk Youtefa.
Jalan jembatan itu sebagian berada di sempadan pantai yang dibangun dengan tiang pancang beton yang ditanam di sebagian pantai.
Bangunan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi beban kemacetan arus lalu lintas kendaraan dari Kota Jayapura ke arah Distrik Abepura (pusat perekonomian di Kota Jayapura), atau sebaliknya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua Maikel Kambuaya mengatakan, pembangunan jalan jembatan itu diperkirakan rampung dalam tiga tahun ke depan. Itu berarti plaing cepat 2017, atau tiga tahun sebelum PON 2020.
"setiap tahun dianggarkan sekitar Rp70 miliar, dan tahun ini juga Rp70 miliar. Masih butuh anggaran sekitar Rp250 miliar lagi untuk merampungkannya," ujarnya.
Sedangkan jembatan penghubung dari Pantai Hamadi menuju Holtekam (gugusan pulau di sekitar Kota Jayapura), juga berbentuk proyek "multi years" hingga lima tahun ke depan atau sampai 2019.
"Tahun ini Pemprov Papua menganggarkan Rp65 miliar untuk pembangunan jembatan Hamadi-Holtekam itu," kata Kambuaya.
Menurutnya, anggaran pembangunan jembatan itu dibagi dalam tiga segmen yakni besar, menengah dan kecil.
"Jadi anggarannya dibagi dalam tiga segmen. Segmen besar ditangani dana APBN, segmen menengah ditangani APBD Provinsi dan segmen kecil APBD Kota Jayapura," ujarnya. (*)