Sentani (Antara Papua) - Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, akan membangun perumahan bagi guru menggunakan dana APBD 2015, kata Kepala Dinas Pendidikan setempat Alpius Toam.
"Untuk jumlahnya kami belum tentukan karena hingga saat ini masih menunggu persetujuan anggaran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura," katanya kepada Antara, Kamis.
Alpius menuturkan selain akan perumahan guru, pihaknya juga akan tetap menyediakan perumahan bagi kepala sekolah dan perbaikan sarana pendidikan lainnya seperti gedung atau bangunan sekolah.
"Sedangkan pembangunan perumahan guru yang belum rampung pada 2014 akan diteruskan di 2015 ini," ujarnya.
Selain itu, anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan perumahan guru, kepala sekolah dan perbaikan gedung atau bangunan sekolah diprediksi akan meningkat.
"Biaya pembangunan perumahan guru di wilayah kota dibandingkan dengan perumahan guru di wilayah terpencil pasti jauh berbeda," katanya lagi.
Untuk itu pihaknya masih menunggu keputusan dari DPRD setempat, lebih cepat diputuskan maka akan mempercepat proses pembangunan dan penentuan berapa banyak bangunan yang akan dibangun.
"Selama ini yang menjadi kendala dalam pemerataan penempatan tenaga guru, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, adalah tempat tinggal sehingga hal ini menjadi perhatian kami," tambahnya. (*)
"Untuk jumlahnya kami belum tentukan karena hingga saat ini masih menunggu persetujuan anggaran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura," katanya kepada Antara, Kamis.
Alpius menuturkan selain akan perumahan guru, pihaknya juga akan tetap menyediakan perumahan bagi kepala sekolah dan perbaikan sarana pendidikan lainnya seperti gedung atau bangunan sekolah.
"Sedangkan pembangunan perumahan guru yang belum rampung pada 2014 akan diteruskan di 2015 ini," ujarnya.
Selain itu, anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan perumahan guru, kepala sekolah dan perbaikan gedung atau bangunan sekolah diprediksi akan meningkat.
"Biaya pembangunan perumahan guru di wilayah kota dibandingkan dengan perumahan guru di wilayah terpencil pasti jauh berbeda," katanya lagi.
Untuk itu pihaknya masih menunggu keputusan dari DPRD setempat, lebih cepat diputuskan maka akan mempercepat proses pembangunan dan penentuan berapa banyak bangunan yang akan dibangun.
"Selama ini yang menjadi kendala dalam pemerataan penempatan tenaga guru, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, adalah tempat tinggal sehingga hal ini menjadi perhatian kami," tambahnya. (*)