Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura berkeinginan agar para petani yang berkecimpung pada usaha tani ikan juga bisa memiliki kartu khusus seperti kartu nelayan.
"Petani ikan (usaha tani ikan) yang menggeluti budidaya perlu memiliki kartu budidaya seperti yang dimiliki oleh para nelayan," ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota jayapura Elsye Rumbekwan, di Jayapura, Minggu.
Kemudahan para nelayan melalui kartu nelayan untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, kata Elsye, juga perlu didapat para petani ikan.
Selain itu, ucapnya, bila ada kartu budidaya, pemerintah juga bisa memiliki data yang pasti mengenai jumlah petani ikan beserta perkembangan usaha mereka.
"Ini agar administrasi bisa rapi dan semua bisa masuk dalam database. Petani ikan juga nantinya memakai BBM bersubsidi, sehingga kartu tersebut akan memudahkan mereka mendapatkan bahan bakar yang terjangkau," katanya.
Pemerintah, ucap Elsye, akan terbantu juga ketika memiliki program bantuan bagi petani ikan karena database terdata di dalam server.
"Selain itu bila adminstrasinya rapi, ketika pemerintah mempunyai program bantuan, pemerintah sudah bisa mengetahui siapa yang perlu dibantu dan mana yang sudah mampu," tuturnya.
Hanya saja, kata Elsye, pembuatan kartu budidaya harus dilakukan secara nasional, dan sayangnya hingga kini pemerintah pusat belum memiliki program tersebut.
"Hanya kartu nelayan ini formatnya nasional dan di kementrian Kelautan dan Perikanan belum punya format tersebut," ujarnya.
Elsye pun mengaku telah mengusulkan hal tersebut kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, hanya hingga kini belum ada tindak lanjutnya.
"Sebenarnya kita sudah bilang kepada teman-temann di kementerian supaya teman-teman di budidaya bisa punya kartu yang sama dengan para nelayan," pungkasnya. (*)
"Petani ikan (usaha tani ikan) yang menggeluti budidaya perlu memiliki kartu budidaya seperti yang dimiliki oleh para nelayan," ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota jayapura Elsye Rumbekwan, di Jayapura, Minggu.
Kemudahan para nelayan melalui kartu nelayan untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, kata Elsye, juga perlu didapat para petani ikan.
Selain itu, ucapnya, bila ada kartu budidaya, pemerintah juga bisa memiliki data yang pasti mengenai jumlah petani ikan beserta perkembangan usaha mereka.
"Ini agar administrasi bisa rapi dan semua bisa masuk dalam database. Petani ikan juga nantinya memakai BBM bersubsidi, sehingga kartu tersebut akan memudahkan mereka mendapatkan bahan bakar yang terjangkau," katanya.
Pemerintah, ucap Elsye, akan terbantu juga ketika memiliki program bantuan bagi petani ikan karena database terdata di dalam server.
"Selain itu bila adminstrasinya rapi, ketika pemerintah mempunyai program bantuan, pemerintah sudah bisa mengetahui siapa yang perlu dibantu dan mana yang sudah mampu," tuturnya.
Hanya saja, kata Elsye, pembuatan kartu budidaya harus dilakukan secara nasional, dan sayangnya hingga kini pemerintah pusat belum memiliki program tersebut.
"Hanya kartu nelayan ini formatnya nasional dan di kementrian Kelautan dan Perikanan belum punya format tersebut," ujarnya.
Elsye pun mengaku telah mengusulkan hal tersebut kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, hanya hingga kini belum ada tindak lanjutnya.
"Sebenarnya kita sudah bilang kepada teman-temann di kementerian supaya teman-teman di budidaya bisa punya kartu yang sama dengan para nelayan," pungkasnya. (*)