Timika (Antara Papua) - Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Provinsi Papua mengumumkan bahwa jumlah kasus malaria di wilayah itu mengalami penurunan drastis dalam dua tahun terakhir setelah beroperasinya Pusat Pengendalian Malaria (Malaria Centre).
Sekretaris Dinkes Mimika Saiful Taqin kepada Antara di Timika, Rabu, mengatakan penurunan angka penyakit malaria di Mimika diukur dari beberapa indokator, seperti "slide parasit indeks" (SPR) dan "anual parasit indeks" (API).
"Diukur dari SPR, jika ada 100 slide yang dianalisis maka yang positif malaria di bawah 35 persen, dulunya di atas 45 persen. Demikian pula API data orang sakit akibat gigitan nyamuk malaria per 1.000 orang penduduk mengalami penurunan. Dulu di atas 400 orang, sekarang di bawah 100 orang," jelas Saiful.
Saiful menjelaskan Pemkab Mimika telah menetapkan tahun 2026 sebagai tahun eliminasi malaria yang dituangkan dalam rencana strategis program pengendalian malaria di wilayah itu serta diikuti dengan terbitnya peraturan bupati Mimika.
Menurut dia, agar kasus malaria bisa dieliminaasi di Mimika maka akan sangat bergantung dengan daerah lain di Papua mengingat mobilitas warga di Papua sangat tinggi dan hingga kini Provinsi Papua masih merupakan salah satu daerah endemis penyakit malaria.
"Kami bersyukur bahwa di Mimika upaya pengendalian malaria tidak hanya ditangani oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga ada dukungan dari PT Freeport Indonesia dan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK). Kita bersama-sama membentuk Malaria Centre yang kegiatannya sudah terorganisasi secara baik," tutur Saiful.
Lembaga Malaria Centre seperti itu, katanya, baru ada dua di Papua, yaitu di Kabupaten Mimika dan Kota/Kabupaten Jayapura.
Upaya pengendalian penyakit malaria di Mimika, katanya, akan terus ditingkatkan mengingat jika tidak ditekan maka bisa memuncak lagi pada waktu-waktu mendatang.
"Kami belajar dari pengalaman daerah lain. Dulu di Keerom ada Program Kelambunisasi Massal untuk menurunkan penyakit malaria. Ketika kegiatan itu tidak lagi greget, kasus malaria naik lagi, malah angkanya lebih dahsyat," jelasnya.
Ia menambahkan upaya pengendalian malaria di Mimika kini menjadi sebuah keharusan mengingat pada tahun 2019 Provinsi Papua akan menjadi penyelenggara kegiatan PON ke-20.
"Kami berharap API dan SPR malaria di Mimika, khususnya Timika, terus menurun sehingga pada perhelatan PON nanti masyarakat Indonesia yang datang ke Timika untuk menyaksikan kegiatan itu aman dari kasus malaria," harapnya.
Strategi dalam rangka menekan penyakit malaria di Mimika, yaitu secepat mungkin mencari dan menemukan penderita untuk diobati, selanjutnya pengendalian vektor kontrol dengan melibatkan instansi lain untuk membersihkan sarang atau tempat perindukan nyamuk, pembersihan lingkungan rumah dan tempat-tempat penampungan air.
Saiful mengatakan hingga kini stok obat antimalaria (OAM) yang mengandung dehidro artemisinin pepraquen di Mimika cukup memadai.
Pemerintah telah menginstruksikan agar seluruh unit layanan kesehatan di wilayah itu baik rumah sakit, puskesmas maupun klinik-klinik swasta menggunakan OAM untuk menyembuhkan pasien penyakit malaria.
Penurunan jumlah penderita malaria di Mimika juga diakui oleh Konsultan Biro Kesehatan Bidang Urusan Medis LPMAK Dr Harold Manueke.
Menurut dia, dalam beberapa tahun terakhir pasien malaria yang berobat ke Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) Timika mengalami penurunan drastis seiring dengan semakin gencarnya upaya pengendalian malaria di Mimika. (*)
Sekretaris Dinkes Mimika Saiful Taqin kepada Antara di Timika, Rabu, mengatakan penurunan angka penyakit malaria di Mimika diukur dari beberapa indokator, seperti "slide parasit indeks" (SPR) dan "anual parasit indeks" (API).
"Diukur dari SPR, jika ada 100 slide yang dianalisis maka yang positif malaria di bawah 35 persen, dulunya di atas 45 persen. Demikian pula API data orang sakit akibat gigitan nyamuk malaria per 1.000 orang penduduk mengalami penurunan. Dulu di atas 400 orang, sekarang di bawah 100 orang," jelas Saiful.
Saiful menjelaskan Pemkab Mimika telah menetapkan tahun 2026 sebagai tahun eliminasi malaria yang dituangkan dalam rencana strategis program pengendalian malaria di wilayah itu serta diikuti dengan terbitnya peraturan bupati Mimika.
Menurut dia, agar kasus malaria bisa dieliminaasi di Mimika maka akan sangat bergantung dengan daerah lain di Papua mengingat mobilitas warga di Papua sangat tinggi dan hingga kini Provinsi Papua masih merupakan salah satu daerah endemis penyakit malaria.
"Kami bersyukur bahwa di Mimika upaya pengendalian malaria tidak hanya ditangani oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga ada dukungan dari PT Freeport Indonesia dan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK). Kita bersama-sama membentuk Malaria Centre yang kegiatannya sudah terorganisasi secara baik," tutur Saiful.
Lembaga Malaria Centre seperti itu, katanya, baru ada dua di Papua, yaitu di Kabupaten Mimika dan Kota/Kabupaten Jayapura.
Upaya pengendalian penyakit malaria di Mimika, katanya, akan terus ditingkatkan mengingat jika tidak ditekan maka bisa memuncak lagi pada waktu-waktu mendatang.
"Kami belajar dari pengalaman daerah lain. Dulu di Keerom ada Program Kelambunisasi Massal untuk menurunkan penyakit malaria. Ketika kegiatan itu tidak lagi greget, kasus malaria naik lagi, malah angkanya lebih dahsyat," jelasnya.
Ia menambahkan upaya pengendalian malaria di Mimika kini menjadi sebuah keharusan mengingat pada tahun 2019 Provinsi Papua akan menjadi penyelenggara kegiatan PON ke-20.
"Kami berharap API dan SPR malaria di Mimika, khususnya Timika, terus menurun sehingga pada perhelatan PON nanti masyarakat Indonesia yang datang ke Timika untuk menyaksikan kegiatan itu aman dari kasus malaria," harapnya.
Strategi dalam rangka menekan penyakit malaria di Mimika, yaitu secepat mungkin mencari dan menemukan penderita untuk diobati, selanjutnya pengendalian vektor kontrol dengan melibatkan instansi lain untuk membersihkan sarang atau tempat perindukan nyamuk, pembersihan lingkungan rumah dan tempat-tempat penampungan air.
Saiful mengatakan hingga kini stok obat antimalaria (OAM) yang mengandung dehidro artemisinin pepraquen di Mimika cukup memadai.
Pemerintah telah menginstruksikan agar seluruh unit layanan kesehatan di wilayah itu baik rumah sakit, puskesmas maupun klinik-klinik swasta menggunakan OAM untuk menyembuhkan pasien penyakit malaria.
Penurunan jumlah penderita malaria di Mimika juga diakui oleh Konsultan Biro Kesehatan Bidang Urusan Medis LPMAK Dr Harold Manueke.
Menurut dia, dalam beberapa tahun terakhir pasien malaria yang berobat ke Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) Timika mengalami penurunan drastis seiring dengan semakin gencarnya upaya pengendalian malaria di Mimika. (*)