Jayapura (Antara Papua) - Manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) menegaskan komitmennya untuk terus berperan dalam memelihara dan meningkatkan pembangunan ekonomi di Tanah Papua seiring dengan akan diperolehnya jaminan kelanjutan operasinya di Papua pascaperpanjangan kontrak setelah 2021.
Chairman of the Board Freeport-McMoRan Inc (FCX) James R Moffett yang didampingi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Maroef Sjamsoeddin, menyampaikan hal itu dalam pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Kamis.
Dalam pertemuan tersebut sebagaimana diungkapkan dalam rilis yang diterima Antara, di Jayapura, Papua, Freeport menyampaikan rencana investasi besar berjangka panjang di Papua, dan untuk mengkaji aspirasi Pemerintah Provinsi Papua.
PTFI juga telah sepakat untuk mengurangi luas wilayahnya menjadi 90,360 hektare, termasuk wilayah prospektif Blok Wabu untuk diserahkan kepada pemerintah pusat dan daerah.
Selain itu Freeport juga menyampaikan bahwa perusahaan telah menyepakati dan melaksanakan sebagian dari kesepakatan terkait amandemen Kontrak Karya, dimana PTFI telah menyetujui untuk mengurangi luas wilayahnya, dan meningkatkan penerimaan negara.
Selanjutnya, menambah kapasitas dan ekspansi smelter dalam negerinya, meningkatkan kepemilikan pihak nasional Indonesia atas saham PTFI dan mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal serta barang dan jasa dalam negeri.
Kini, pemerintah dan Freeport tengah merampungkan pembahasan penerimaan negara serta jaminan perpanjangan operasi dan kepastian berusaha bagi perusahaan.
"Kami senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatan operasi kami, sebagaimana kami percaya bahwa pemerintah akan memberikan jaminan kepastian hukum dan fiskal terhadap perpanjangan operasi kami seiring dengan investasi multimiliar dolar AS yang tengah kami lakukan untuk proyek pengembangan tambang bawah tanah dan ekspansi smelter dalam negeri," ujar James R Moffett.
"Sehubungan dengan peningkatan pembelian dalam negeri, saya telah meminta Presiden Direktur PTFI untuk bekerja sama dengan badan usaha milik negara," tambahnya.
Pada kesempatan yang sama Presiden Direktur PTFI Maroef Sjamsoeddin mengatakan, investasi PTFI akan terus memberikan manfaat, bahkan nilai tambah, secara berkelanjutan kepada Negara Republik Indonesia, masyarakat Papua, seluruh karyawan dan para pemegang saham, sejalan dengan aspirasi nasional yang nantinya akan dituangkan dalam Amandemen Kontrak Karya.
Sebelumnya, pada 10 Juni 2015, PTFI memperoleh arahan dari Pemerintah Indonesia mengenai kelanjutan operasi perusahaan sehubungan dengan investasi yang tengah ditanamkan oleh PTFI.
PTFI telah menanamkan investasi senilai 4 miliar dolar AS dan sampai 2041 tengah menanamkan sekitar 15 miliar dolar As untuk pengembangan kompleks tambang bawah tanah, ditambah dengan investasi proyek ekspansi smelter sekitar 2,3 milIar dolar AS. (*)
Chairman of the Board Freeport-McMoRan Inc (FCX) James R Moffett yang didampingi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Maroef Sjamsoeddin, menyampaikan hal itu dalam pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Kamis.
Dalam pertemuan tersebut sebagaimana diungkapkan dalam rilis yang diterima Antara, di Jayapura, Papua, Freeport menyampaikan rencana investasi besar berjangka panjang di Papua, dan untuk mengkaji aspirasi Pemerintah Provinsi Papua.
PTFI juga telah sepakat untuk mengurangi luas wilayahnya menjadi 90,360 hektare, termasuk wilayah prospektif Blok Wabu untuk diserahkan kepada pemerintah pusat dan daerah.
Selain itu Freeport juga menyampaikan bahwa perusahaan telah menyepakati dan melaksanakan sebagian dari kesepakatan terkait amandemen Kontrak Karya, dimana PTFI telah menyetujui untuk mengurangi luas wilayahnya, dan meningkatkan penerimaan negara.
Selanjutnya, menambah kapasitas dan ekspansi smelter dalam negerinya, meningkatkan kepemilikan pihak nasional Indonesia atas saham PTFI dan mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal serta barang dan jasa dalam negeri.
Kini, pemerintah dan Freeport tengah merampungkan pembahasan penerimaan negara serta jaminan perpanjangan operasi dan kepastian berusaha bagi perusahaan.
"Kami senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatan operasi kami, sebagaimana kami percaya bahwa pemerintah akan memberikan jaminan kepastian hukum dan fiskal terhadap perpanjangan operasi kami seiring dengan investasi multimiliar dolar AS yang tengah kami lakukan untuk proyek pengembangan tambang bawah tanah dan ekspansi smelter dalam negeri," ujar James R Moffett.
"Sehubungan dengan peningkatan pembelian dalam negeri, saya telah meminta Presiden Direktur PTFI untuk bekerja sama dengan badan usaha milik negara," tambahnya.
Pada kesempatan yang sama Presiden Direktur PTFI Maroef Sjamsoeddin mengatakan, investasi PTFI akan terus memberikan manfaat, bahkan nilai tambah, secara berkelanjutan kepada Negara Republik Indonesia, masyarakat Papua, seluruh karyawan dan para pemegang saham, sejalan dengan aspirasi nasional yang nantinya akan dituangkan dalam Amandemen Kontrak Karya.
Sebelumnya, pada 10 Juni 2015, PTFI memperoleh arahan dari Pemerintah Indonesia mengenai kelanjutan operasi perusahaan sehubungan dengan investasi yang tengah ditanamkan oleh PTFI.
PTFI telah menanamkan investasi senilai 4 miliar dolar AS dan sampai 2041 tengah menanamkan sekitar 15 miliar dolar As untuk pengembangan kompleks tambang bawah tanah, ditambah dengan investasi proyek ekspansi smelter sekitar 2,3 milIar dolar AS. (*)