Jayapura (Antara Papua) - Gubernur Papua Lukas Enembe mendukung hadirnya tempat penukaran mata uang asing atau "money changer" di wilayah perbatasan RI-Papua Nugini (PNG).
Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua Suzana Wanggai, di Jayapura, mengatakan dalam inspeksi mendadak (sidak), Gubernur Papua memberikan dukungan sepenuhnya terhadap rencana tersebut.
"Ketika kami sampaikan langsung kepada Gubernur Papua mengenai rencana hadirnya tempat penukaran uang asing di perbatasan ini, beliau menanggapi dengan positif sekali," katanya.
Menurut Suzana, kini pihaknya sedang menyiapkan dokumen-dokumen terkait adanya tempat penukaran uang asing di wilayah perbatasan.
"Dorongan untuk adanya tempat penukaran uang asing ini bertujuan untuk mencegah praktik pertukaran uang secara ilegal di wilayah perbatasan," ujarnya.
Dia menjelaskan transaksi jual beli Rupiah dan Kina (mata uang PNG) di wilayah perbatasan tidak teratur, sehingga penentuan nilai tukarnya pun dilakukan sesuka hati oleh pedagang tersebut.
"Aktifitas perekonomian di wilayah perbatasan semakin tinggi, dimana masyarakat PNG seringkali datang untuk membeli kebutuhan pokoknya di pasar perbatasan," katanya lagi.
Dia menambahkan kini transaksi jual beli Rupiah dan Kina sangat tidak terkontrol di wilayah perbatasan sehingga dengan adanya tempat pertukaran uang asing ini diharapkan dapat mengantisipasi hal tersebut.
Sekedar diketahui satu Kina dihargai Rp4.851,50, namun dalam pertukaran ilegal harganya bisa mencapai Rp5.000- Rp6.000. (*)
Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua Suzana Wanggai, di Jayapura, mengatakan dalam inspeksi mendadak (sidak), Gubernur Papua memberikan dukungan sepenuhnya terhadap rencana tersebut.
"Ketika kami sampaikan langsung kepada Gubernur Papua mengenai rencana hadirnya tempat penukaran uang asing di perbatasan ini, beliau menanggapi dengan positif sekali," katanya.
Menurut Suzana, kini pihaknya sedang menyiapkan dokumen-dokumen terkait adanya tempat penukaran uang asing di wilayah perbatasan.
"Dorongan untuk adanya tempat penukaran uang asing ini bertujuan untuk mencegah praktik pertukaran uang secara ilegal di wilayah perbatasan," ujarnya.
Dia menjelaskan transaksi jual beli Rupiah dan Kina (mata uang PNG) di wilayah perbatasan tidak teratur, sehingga penentuan nilai tukarnya pun dilakukan sesuka hati oleh pedagang tersebut.
"Aktifitas perekonomian di wilayah perbatasan semakin tinggi, dimana masyarakat PNG seringkali datang untuk membeli kebutuhan pokoknya di pasar perbatasan," katanya lagi.
Dia menambahkan kini transaksi jual beli Rupiah dan Kina sangat tidak terkontrol di wilayah perbatasan sehingga dengan adanya tempat pertukaran uang asing ini diharapkan dapat mengantisipasi hal tersebut.
Sekedar diketahui satu Kina dihargai Rp4.851,50, namun dalam pertukaran ilegal harganya bisa mencapai Rp5.000- Rp6.000. (*)