Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua berharap Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Sofyan Djalil yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (12/8) dapat melihat Papua secara menyeluruh untuk menentukan program pembangunan.
"Yang penting di Bappenas dalam membangun Papua menteri harus melihat Papua secara keseluruhan, tidak bisa melihat Papua secara parsial," ujar Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Yusuf Yambe Yabdi di Jayapura, Kamis.
Yusuf menyampaikan, salah satu hal yang perlu menjadi perhatian serius bagi Menteri PPN/Kepala Bappenas yang baru adalah tentang arus transportasi yang digunakan untuk membangun saran infrastruktur di seluruh wilayah Papua.
"Perlu kita sampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas yang baru, untuk pembangunan Papua, distribusi logistik untuk konsumsi pembangunan infrastruktur harus jadi perhatian serius," katanya.
Kemudian, menurut dia, ketersediaan listrik sebagai saran penunjang pembangunan juga dianggap salah satu hal yang penting untuk mempercepat pembangunan di Papua.
"Lalu terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia, dimana pembangunan energi harus jadi prioritas. Kita bangun jalan tapi orang masih hidup dalam kegelapan jadinya percuma," kata Yusuf.
Yang harus difasilitasi oleh Bappenas, kata Yusuf, adalah membangun konsep kerja sama antarwilayah di Tanah Papua sehingga keunggulan kompetitif antarkabupaten bisa saling mengisi dan mereka bisa saling mencukupi.
Pengelolaan Papua secara berkelanjutan, kata Yusuf, melalui pembangunan infrastruktur yang diamanatkan oleh undang-undang, kemudian dioperasikan oleh sektoral sudah bagus dan berjalan. Tetapi dibutuhkan ketangguhan SDM yang memahami kewilayahan dan bukan memahami sektor.
"Kita punya SDM ada tapi dia memahami sektor dan tidak memahami wilayah. Jadi pengetahuan tentang kewilayahan itu ada di dalam setiap sektor sehingga membangun satu wilayah untuk bagaimana dihubungkan dengan wilayah yang lain dan menghidupkan potensi yang ada di wilayah itu," katanya.
Hal terakhir yang perlu menjadi perhatian Menteri PPN/Kepala Bappenas, adalah konetivitas antarjaringan infrastruktur dan lembaga.
"Kalau tidak ada itu pembagian tanggung jawab antara provinsi dengan kabupaten untuk mengoptimalkan jaringan transportasi, ekonomi, sosial dan sumber daya manusia membuat Papua tidak akan pernah bangkit," katanya. (*)
"Yang penting di Bappenas dalam membangun Papua menteri harus melihat Papua secara keseluruhan, tidak bisa melihat Papua secara parsial," ujar Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Yusuf Yambe Yabdi di Jayapura, Kamis.
Yusuf menyampaikan, salah satu hal yang perlu menjadi perhatian serius bagi Menteri PPN/Kepala Bappenas yang baru adalah tentang arus transportasi yang digunakan untuk membangun saran infrastruktur di seluruh wilayah Papua.
"Perlu kita sampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas yang baru, untuk pembangunan Papua, distribusi logistik untuk konsumsi pembangunan infrastruktur harus jadi perhatian serius," katanya.
Kemudian, menurut dia, ketersediaan listrik sebagai saran penunjang pembangunan juga dianggap salah satu hal yang penting untuk mempercepat pembangunan di Papua.
"Lalu terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia, dimana pembangunan energi harus jadi prioritas. Kita bangun jalan tapi orang masih hidup dalam kegelapan jadinya percuma," kata Yusuf.
Yang harus difasilitasi oleh Bappenas, kata Yusuf, adalah membangun konsep kerja sama antarwilayah di Tanah Papua sehingga keunggulan kompetitif antarkabupaten bisa saling mengisi dan mereka bisa saling mencukupi.
Pengelolaan Papua secara berkelanjutan, kata Yusuf, melalui pembangunan infrastruktur yang diamanatkan oleh undang-undang, kemudian dioperasikan oleh sektoral sudah bagus dan berjalan. Tetapi dibutuhkan ketangguhan SDM yang memahami kewilayahan dan bukan memahami sektor.
"Kita punya SDM ada tapi dia memahami sektor dan tidak memahami wilayah. Jadi pengetahuan tentang kewilayahan itu ada di dalam setiap sektor sehingga membangun satu wilayah untuk bagaimana dihubungkan dengan wilayah yang lain dan menghidupkan potensi yang ada di wilayah itu," katanya.
Hal terakhir yang perlu menjadi perhatian Menteri PPN/Kepala Bappenas, adalah konetivitas antarjaringan infrastruktur dan lembaga.
"Kalau tidak ada itu pembagian tanggung jawab antara provinsi dengan kabupaten untuk mengoptimalkan jaringan transportasi, ekonomi, sosial dan sumber daya manusia membuat Papua tidak akan pernah bangkit," katanya. (*)