Jayapura (Antara Papua) - Ketua Komisi III DPR Papua Carolus Bolly mengaku komisinya mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua agar segera memasukkan KUA-PPAS ke pihak dewan.
"Kita sudah dorong dan minta supaya Kebijakkan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) segera dimasukkan," katanya, di Jayapura, Senin.
Mlihat kondisi yang ada, pihaknya telah mendesak pihak eksekutif segera menyelesaikan penyusunan KUA - PPAS karena gubernur menginginkan agar penyelenggaraan anggaran bisa dimulai sejak awal tahun.
"Kita minta lebih cepat lebih baik. Kita tadi sampaikan kepada teman-teman dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kalau bisa sebelum Desember kita sudah selesai. Tadi kita deadline sebelum desember," ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe mengarahkan jajarannya agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 sudah harus ditetapkan pada Oktober 2015.
Dikatakannya, arahan tersebut dimaksudkan agar pada Oktober hingga Desember 2015 ada cukup waktu untuk mempersiapkan administrasi dan tender.
"Sekarang ada aturan baru yang mempercepat, jadi setelah APBD induk 2016 ditetapkan, diharapkan proses adiminsitrasi tender langsung berjalan," katanya.
Dijelaskannya, untuk proses lelang atau tender, Pemprov Papua telah melakukan pembenahan di tingkat SKPD terhadap Unit Layanan Pengadaan (ULP). (*)
"Kita sudah dorong dan minta supaya Kebijakkan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) segera dimasukkan," katanya, di Jayapura, Senin.
Mlihat kondisi yang ada, pihaknya telah mendesak pihak eksekutif segera menyelesaikan penyusunan KUA - PPAS karena gubernur menginginkan agar penyelenggaraan anggaran bisa dimulai sejak awal tahun.
"Kita minta lebih cepat lebih baik. Kita tadi sampaikan kepada teman-teman dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kalau bisa sebelum Desember kita sudah selesai. Tadi kita deadline sebelum desember," ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe mengarahkan jajarannya agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 sudah harus ditetapkan pada Oktober 2015.
Dikatakannya, arahan tersebut dimaksudkan agar pada Oktober hingga Desember 2015 ada cukup waktu untuk mempersiapkan administrasi dan tender.
"Sekarang ada aturan baru yang mempercepat, jadi setelah APBD induk 2016 ditetapkan, diharapkan proses adiminsitrasi tender langsung berjalan," katanya.
Dijelaskannya, untuk proses lelang atau tender, Pemprov Papua telah melakukan pembenahan di tingkat SKPD terhadap Unit Layanan Pengadaan (ULP). (*)