Biak (Antara Papua) - Bidang pelayanan sosial Dinas Kesejahteraan Sosial (Dinkesos) Kabupaten Biak Numfor, Papua, mendata sekitar 11 ribu warga miskin di wilayah itu hingga 2016 belum terdata ikut program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan karena berbagai alasan.
"Ribuan warga miskin yang tidak terdata program BPJS lewat program Kartu Indonesia sehat dapat melakukan pendaftaran menjadi peserta secara mandiri dengan membayar iuran setiap bulan lewat BPJS setempat," kata Kabid Pelayanan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Vonny di Biak, Jumat.
Pemkab melalui Dinkesos Biak Numfor telah melakukan validasi status warga miskin di wilayah Kabupaten Biak Numfor hingga akhir 2015.
Jumlah penduduk Biak sesuai data Dinas Kependudukan 138 ribu jiwa, namun warga Biak yang telah masuk dalam program Kartu Indonesia Sehat penerima bantuan iuran tahun 2016 sebanyak 126.798 orang.
"Khusus putra asli Papua yang tidak terdata BPJS tetapi jika akan melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit atau Puskesmas dapat menggunakan kartu Papua sehat program Gubernur Lukas Enembe," katanya.
Vonny mengatakan masih adanya warga miskin Biak yang belum terdata sebagai penerima BPJS kesehatan karena belum memiliki dokumen kependudukan e-KTP atau kartu keluarga sehingga tidak tercatat dalam data kependudukan Biak Numfor.
Sementara itu, Kabid Jaminan Kesehatan dan Sarana prasarana Dinas Kesehatan Marike Rumbiak mengakui pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Biak Numfor telah dibebaskan dari pungutan biaya bagi peserta program Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Papua Sehat (KPS).
Marike mengatakan selama 2015 semua fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas/Pustu atau rumah sakit umum daerah di wilayah Kabupaten Biak Numfor telah berjalan dengan lancar sesuai tingkat kebutuhan pasien.
"Dari data pasien yang berobat di puskesmas atau RSUD status pasien pemegang KIS atau KPS atau surat keterangan miskin dari dinas sosial tidak dipungut biaya," katanya. (*)
"Ribuan warga miskin yang tidak terdata program BPJS lewat program Kartu Indonesia sehat dapat melakukan pendaftaran menjadi peserta secara mandiri dengan membayar iuran setiap bulan lewat BPJS setempat," kata Kabid Pelayanan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Vonny di Biak, Jumat.
Pemkab melalui Dinkesos Biak Numfor telah melakukan validasi status warga miskin di wilayah Kabupaten Biak Numfor hingga akhir 2015.
Jumlah penduduk Biak sesuai data Dinas Kependudukan 138 ribu jiwa, namun warga Biak yang telah masuk dalam program Kartu Indonesia Sehat penerima bantuan iuran tahun 2016 sebanyak 126.798 orang.
"Khusus putra asli Papua yang tidak terdata BPJS tetapi jika akan melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit atau Puskesmas dapat menggunakan kartu Papua sehat program Gubernur Lukas Enembe," katanya.
Vonny mengatakan masih adanya warga miskin Biak yang belum terdata sebagai penerima BPJS kesehatan karena belum memiliki dokumen kependudukan e-KTP atau kartu keluarga sehingga tidak tercatat dalam data kependudukan Biak Numfor.
Sementara itu, Kabid Jaminan Kesehatan dan Sarana prasarana Dinas Kesehatan Marike Rumbiak mengakui pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Biak Numfor telah dibebaskan dari pungutan biaya bagi peserta program Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Papua Sehat (KPS).
Marike mengatakan selama 2015 semua fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas/Pustu atau rumah sakit umum daerah di wilayah Kabupaten Biak Numfor telah berjalan dengan lancar sesuai tingkat kebutuhan pasien.
"Dari data pasien yang berobat di puskesmas atau RSUD status pasien pemegang KIS atau KPS atau surat keterangan miskin dari dinas sosial tidak dipungut biaya," katanya. (*)