Jayapura (Antara Papua) - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua mengagendakan pembangunan pos ukur ulang di Pasar Perbatasan Skouw, Distrik Muaratami, Kota Jayapura.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Elsye Pakade, di Jayapura, Rabu, mengatakan pos ukur ulang itu untuk memastikan apakah barang yang dibeli sesuai ukuran atau tidak.
"Hal ini untuk mendorong Pasar Perbatasan Skouw tertib ukur atau cukup timbangan," katanya.
Pihaknya berencana menjadikan Pasar Perbatasan Skouw tertib ukur sehingga akan ada fasilitas kemeterologian yang ditempatkan supaya tujuan itu bisa terwujud.
"Pasalnya timbangan yang sesuai ukuran menjadi salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat secara optimal," ujarnya.
Pihaknya mendorong pedagang dalam berjualan di Pasar Perbatasan Skouw untuk memasukan barang dagangannya pada kemasan berlabel disertai jumlah takaran yang sesuai ukuran di timbangan.
"Kami belum dapat memastikan kapan program ini akan dilaksanakan, namun Disperindah tetap mendorong supaya bisa dilaksanakan di 2016," katanya.
Hanya saja, pihaknya belum mengetahui dananya apakah akan turun pada 2016 atau 2017.
"Namun harapannya bisa dimulai 2016," katanya. (*)
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Elsye Pakade, di Jayapura, Rabu, mengatakan pos ukur ulang itu untuk memastikan apakah barang yang dibeli sesuai ukuran atau tidak.
"Hal ini untuk mendorong Pasar Perbatasan Skouw tertib ukur atau cukup timbangan," katanya.
Pihaknya berencana menjadikan Pasar Perbatasan Skouw tertib ukur sehingga akan ada fasilitas kemeterologian yang ditempatkan supaya tujuan itu bisa terwujud.
"Pasalnya timbangan yang sesuai ukuran menjadi salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat secara optimal," ujarnya.
Pihaknya mendorong pedagang dalam berjualan di Pasar Perbatasan Skouw untuk memasukan barang dagangannya pada kemasan berlabel disertai jumlah takaran yang sesuai ukuran di timbangan.
"Kami belum dapat memastikan kapan program ini akan dilaksanakan, namun Disperindah tetap mendorong supaya bisa dilaksanakan di 2016," katanya.
Hanya saja, pihaknya belum mengetahui dananya apakah akan turun pada 2016 atau 2017.
"Namun harapannya bisa dimulai 2016," katanya. (*)