Jayapura (Antara Papua) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Divisi Regional Papua mengapresiasi kinerja Dinas Sosial dan Permukiman setempat dalam merampungkan data rekapitulasi penerima Program Perlindungan Sosial (PPS).
Kepala Departemen Pemasaran, Kepesertaan dan UMP BPJS Kesehatan Divisi Regional Papua, Hamid Sirajuddin, di Jayapura, Kamis, mengatakan, pihaknya berharap data yang disampaikan sudah mengcover seluruh keluarga miskin dan tak mampu di Bumi Cenderawasih, guna menunjang program pemerintahan Presiden Jokowi-JK.
"BPJS Kesehatan dalam hal ini akan menerbitkan Kartu Indonesia Sehat, yang merupakan tanda kepesertaan jaminan kesehatan nasional bagi keluarga miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehenif," katanya.
Hamid menjelaskan pelayanan kesehatan yang komprehensif ini pada fasilitas kesehatan melalui mekanisme sistem rujukan berjenjang dan atas indikasi medis.
"KIS ini dulunya adalah Jamkesmas, tapi sejak dibentuk BPJS lalu diubah ke KIS," ujarnya.
Dia menuturkan pada intinya BPJS Papua siap mendukung program ini sesuai dengan nawacita para pimpinan negara untuk memperjuangkan hak bagi keluarga miskin dan tidak mampu.
Sebelumnya, Dinas Sosial dan Permukiman Provinsi Papua optimistis proses rekapitulasi penerima Program Perlindungan Sosial (PPS) akan selesai pada akhir Februari 2016.
Sekretaris Dinas Sosial dan Permukiman Provinsi Papua Washington Lumban Gaol, mengatakan kini proses rekapitulasi usulan keluarga penerima program perlindungan sosial tersebut sudah mencapai 70 persen. (*)
Kepala Departemen Pemasaran, Kepesertaan dan UMP BPJS Kesehatan Divisi Regional Papua, Hamid Sirajuddin, di Jayapura, Kamis, mengatakan, pihaknya berharap data yang disampaikan sudah mengcover seluruh keluarga miskin dan tak mampu di Bumi Cenderawasih, guna menunjang program pemerintahan Presiden Jokowi-JK.
"BPJS Kesehatan dalam hal ini akan menerbitkan Kartu Indonesia Sehat, yang merupakan tanda kepesertaan jaminan kesehatan nasional bagi keluarga miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehenif," katanya.
Hamid menjelaskan pelayanan kesehatan yang komprehensif ini pada fasilitas kesehatan melalui mekanisme sistem rujukan berjenjang dan atas indikasi medis.
"KIS ini dulunya adalah Jamkesmas, tapi sejak dibentuk BPJS lalu diubah ke KIS," ujarnya.
Dia menuturkan pada intinya BPJS Papua siap mendukung program ini sesuai dengan nawacita para pimpinan negara untuk memperjuangkan hak bagi keluarga miskin dan tidak mampu.
Sebelumnya, Dinas Sosial dan Permukiman Provinsi Papua optimistis proses rekapitulasi penerima Program Perlindungan Sosial (PPS) akan selesai pada akhir Februari 2016.
Sekretaris Dinas Sosial dan Permukiman Provinsi Papua Washington Lumban Gaol, mengatakan kini proses rekapitulasi usulan keluarga penerima program perlindungan sosial tersebut sudah mencapai 70 persen. (*)