Jayapura (Antara Papua) - Sekretaris Daerah Provinsi Papua TEA Herry Dosinaen mengatakan, Seminar Nasional Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Jayapura, Kamis, bisa menghasilkan rekomendasi yang dijadukan acuan bagi pemerintah daerah dan pusat dalam membuat kebijakan.
"Mudah-mudahan seminar ini memperoleh konklusi-konklusi yang menjadi rekomendasi untuk pemerintah daerah dan pusat dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut," ujarnya, pada momentum seminar tersebut, di Jayapura, Kamis.
Ditegaskannya, seminar nasional pemerintahan amat penting dilakukan agar para pemimpin di daerah bisa menambah pengetahuannya yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat keputusan.
"Seminar ini adalah implementasi UU nomor 23 tahun 2014 terkait kebijakan-kebijakan kepala daerah," ucap dia.
Dosinaen menegaskan, kini banyak aturan yang dibuat pemerintah daerah terkesan tidak mempertimbangan sisi objektif yang terjadi di daerah.
"Sampai hari ini berbagai regulasi sektoral yang terkesan sentralistik, terkesan tidak akomodatif dan tidak demokratis, mudah-mudahan di seminar hari ini juga bisa membuat satu korelasi antara UU nomor 23 tahun 2014 dan UU Aparatur Sipili Negara dan UU Otonomi Khusus Nomor 21 tahun 2001," kata dia.
"Kita harus bisa menyuarakan bahwa terjadi gesekkan-gesekkan antara regulasi yang tentunya kita di daerah dalam aplikasinya sangat tidak sesuai dengan kondisi daerah," ucapnya.
Ia pun mengucapkan rasa bangganya karena Pemkot Jayapura telah berinisiatif menyelenggarakan seminar tersebut, dan mendatangkan Prof. Djohermansyah Djohan selaku Guru Besar Otonomi Daerah IPDN dan Prof. Muchlis Hamdi sebagai Guru Besar Kebijakan Publik IPDN.
"Atas nama gubernur kami mengucapkan apresiasi kepada wali kota dan panitia, juga kepada kedua pakar atas penyelenggaraan seminar ini," ujarnya. (*)
"Mudah-mudahan seminar ini memperoleh konklusi-konklusi yang menjadi rekomendasi untuk pemerintah daerah dan pusat dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut," ujarnya, pada momentum seminar tersebut, di Jayapura, Kamis.
Ditegaskannya, seminar nasional pemerintahan amat penting dilakukan agar para pemimpin di daerah bisa menambah pengetahuannya yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat keputusan.
"Seminar ini adalah implementasi UU nomor 23 tahun 2014 terkait kebijakan-kebijakan kepala daerah," ucap dia.
Dosinaen menegaskan, kini banyak aturan yang dibuat pemerintah daerah terkesan tidak mempertimbangan sisi objektif yang terjadi di daerah.
"Sampai hari ini berbagai regulasi sektoral yang terkesan sentralistik, terkesan tidak akomodatif dan tidak demokratis, mudah-mudahan di seminar hari ini juga bisa membuat satu korelasi antara UU nomor 23 tahun 2014 dan UU Aparatur Sipili Negara dan UU Otonomi Khusus Nomor 21 tahun 2001," kata dia.
"Kita harus bisa menyuarakan bahwa terjadi gesekkan-gesekkan antara regulasi yang tentunya kita di daerah dalam aplikasinya sangat tidak sesuai dengan kondisi daerah," ucapnya.
Ia pun mengucapkan rasa bangganya karena Pemkot Jayapura telah berinisiatif menyelenggarakan seminar tersebut, dan mendatangkan Prof. Djohermansyah Djohan selaku Guru Besar Otonomi Daerah IPDN dan Prof. Muchlis Hamdi sebagai Guru Besar Kebijakan Publik IPDN.
"Atas nama gubernur kami mengucapkan apresiasi kepada wali kota dan panitia, juga kepada kedua pakar atas penyelenggaraan seminar ini," ujarnya. (*)