Jayapura (Antara Papua) - Seratusan perawat, dokter dan pegawai di RSUD Abepura, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, Senin, menggelar demo menuntut direktur rumah sakit tersebut mundur dari jabatannya.
"Kami minta dokter Jhon Manansang mengundurkan diri sebagai direktur RSUD Abepura karena tidak mampu mengelola manajemen dengan baik," kata Jonas Andato, salah satu koordinator aksi demo saat membacakan tuntutan.
Selain meminta mundur, Andato membacakan 12 tuntutan lainnya yang memicu aksi demo dari perawat, dokter dan pegawai RSUD Abepura, diantaranya, meminta Jhon Manansang sebagai direktur RSUD Abepura diminta segera membatalkan surat pelaksana tugas Kasubag Keuangan dan Program, karena kasubag yang lama masih aktif bekerja berdasarkan SK Gubernur.
Selesaikan pembayaran jasa pelayanan BPJS selama enam bulan atau KPS selama dua Bulan pada 2015 sebagaimana keputusan pada saat pertemuan bersama Kepala Bidang Keperawatan dan Kepala Bagian Keuangan dan Umum pada Desember 2015.
"Direktur RSUD Abepura juga bertanggung jawab terhadap tidak adanya pelayanan di ruang bersalin, hentikan sikap otoriter dengan membuat kebijakan yang tidak sesuai aturan," katanya.
"Kami juga minta transparasi penggunaan DPA pada 2015, mutasi pegawai dilihat kembali, sumur artesis digunakan lagi untuk pelayanan umum, pembakaran sampah medis harus sesuai SOP," katanya.
Termasuk, penjelasan soal pembelian obat oleh pasien yang masuk dalam tanggungan dana Kartu Papua Sehat (KPS).
"Ini menjadi alasan kami berdemo, jika dalam waktu empat hari kedepan tidak mendapat tanggapan, kami akan demo lagi," katanya.
Hingga berita ini disiarkan Direktur RSUD Abepura belum bisa dikonfirmasi. (*)
"Kami minta dokter Jhon Manansang mengundurkan diri sebagai direktur RSUD Abepura karena tidak mampu mengelola manajemen dengan baik," kata Jonas Andato, salah satu koordinator aksi demo saat membacakan tuntutan.
Selain meminta mundur, Andato membacakan 12 tuntutan lainnya yang memicu aksi demo dari perawat, dokter dan pegawai RSUD Abepura, diantaranya, meminta Jhon Manansang sebagai direktur RSUD Abepura diminta segera membatalkan surat pelaksana tugas Kasubag Keuangan dan Program, karena kasubag yang lama masih aktif bekerja berdasarkan SK Gubernur.
Selesaikan pembayaran jasa pelayanan BPJS selama enam bulan atau KPS selama dua Bulan pada 2015 sebagaimana keputusan pada saat pertemuan bersama Kepala Bidang Keperawatan dan Kepala Bagian Keuangan dan Umum pada Desember 2015.
"Direktur RSUD Abepura juga bertanggung jawab terhadap tidak adanya pelayanan di ruang bersalin, hentikan sikap otoriter dengan membuat kebijakan yang tidak sesuai aturan," katanya.
"Kami juga minta transparasi penggunaan DPA pada 2015, mutasi pegawai dilihat kembali, sumur artesis digunakan lagi untuk pelayanan umum, pembakaran sampah medis harus sesuai SOP," katanya.
Termasuk, penjelasan soal pembelian obat oleh pasien yang masuk dalam tanggungan dana Kartu Papua Sehat (KPS).
"Ini menjadi alasan kami berdemo, jika dalam waktu empat hari kedepan tidak mendapat tanggapan, kami akan demo lagi," katanya.
Hingga berita ini disiarkan Direktur RSUD Abepura belum bisa dikonfirmasi. (*)