Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Keerom segera membangun perumahan khusus bagi pegawai sehingga mereka tidak tinggal di luar kabupaten itu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen di Jayapura, Kamis, mengatakan hampir 90 persen pegawai negeri sipil (PNS) di Pemkab Keerom tinggal di luar kabupaten tersebut.
"Setelah 10 tahun menjadi kabupaten definitif hingga kini Kabupaten Keerom belum menyediakan rumah dinas bagi para pegawainya," katanya.
Menurut Hery, banyak PNS Pemkab Keerom yang tinggal jauh dari tempat bertugas, seperti tinggal di daerah Abepura, Waena, Jayapura bahkan ada yang tinggal di wilayah Sentani, Kabupaten Jayapura.
"Pemerintah Kabupaten Keerom harus bangun perumahan pegawai, sebab setelah 10 tahun definitif belum ada perumahan yang dibangun," ujarnya.
Bahkan mirisnya lagi, kata dia, sudah dua kali pergantian kepala daerah namun hingga kini bupati dan wakil bupati masih menempati rumah kontrakan atau sewa.
"Maaf sedikit mengintervensi, tentunya kami berharap ke depan pegawai harus ada tempat tinggal di sana, jika tidak ada tempat tinggal untuk pegawai bagaimana pegawai bisa menjalankan tugasnya dengan baik," katanya lagi.
Dia meminta agar kantor Pemkab Keerom tidak menjadi semacam tempat transit sehingga fasilitas penunjang lainnya untuk pegawai harus dibangun.
Sebelumnya, bus milik Pemkab Keerom Provinsi Papua terbalik saat melintas di ruas jalan turunan tempat pembuangan akhir sampah di Kampung Nafri, Distrik Abepura, Kota Jayapura, yang mengakibatkan 16 orang pegawai termasuk sopir mengalami luka-luka.
Bus naas itu terbalik karena rem blong ketika melintas di turunan jalan Kampung Nafri, persis di TPA sampah Nafri, Rabu (16/3) sekitar pukul 08.15 WIT. (*)
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen di Jayapura, Kamis, mengatakan hampir 90 persen pegawai negeri sipil (PNS) di Pemkab Keerom tinggal di luar kabupaten tersebut.
"Setelah 10 tahun menjadi kabupaten definitif hingga kini Kabupaten Keerom belum menyediakan rumah dinas bagi para pegawainya," katanya.
Menurut Hery, banyak PNS Pemkab Keerom yang tinggal jauh dari tempat bertugas, seperti tinggal di daerah Abepura, Waena, Jayapura bahkan ada yang tinggal di wilayah Sentani, Kabupaten Jayapura.
"Pemerintah Kabupaten Keerom harus bangun perumahan pegawai, sebab setelah 10 tahun definitif belum ada perumahan yang dibangun," ujarnya.
Bahkan mirisnya lagi, kata dia, sudah dua kali pergantian kepala daerah namun hingga kini bupati dan wakil bupati masih menempati rumah kontrakan atau sewa.
"Maaf sedikit mengintervensi, tentunya kami berharap ke depan pegawai harus ada tempat tinggal di sana, jika tidak ada tempat tinggal untuk pegawai bagaimana pegawai bisa menjalankan tugasnya dengan baik," katanya lagi.
Dia meminta agar kantor Pemkab Keerom tidak menjadi semacam tempat transit sehingga fasilitas penunjang lainnya untuk pegawai harus dibangun.
Sebelumnya, bus milik Pemkab Keerom Provinsi Papua terbalik saat melintas di ruas jalan turunan tempat pembuangan akhir sampah di Kampung Nafri, Distrik Abepura, Kota Jayapura, yang mengakibatkan 16 orang pegawai termasuk sopir mengalami luka-luka.
Bus naas itu terbalik karena rem blong ketika melintas di turunan jalan Kampung Nafri, persis di TPA sampah Nafri, Rabu (16/3) sekitar pukul 08.15 WIT. (*)