Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menginstruksikan melakukan pemetaan masalah sosial perempuan pada tiga kabupaten yang ada di wilayahnya yaitu Keerom, Supiori dan Paniai.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Papua Elia Loupatty, di Jayapura, Sabtu, mengatakan pemetaan masalah sosial perempuan ini merupakan upaya mengidentifikasi agar dapat memahami struktur sosial yang terdapat pada masyarakat.
"Diharapkan hasil pemetaan masalah sosial perempuan dapat dijadikan buku profil perempuan Papua," katanya.
Menurut Elia, dengan adanya buku profil perempuan tersebut dapat dijadikan dasar sebagai pengembangan kebijakan dan program perempuan Papua yang sesuai dengan kondisi sosial budaya.
"Selain itu juga dapat meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan lembaga masyarakat (adat dan agama) dalam pembangunan perempuan Papua," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya berharap pemetaan masalah sosial perempuan dapat dijadikan referensi dalam penyusunan kebijakan pembangunan perempuan.
"Persoalan paling penting penghambat upaya peningkatan kualitas hidup perempuan adalah pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender, serta persoalan lain seperti budaya dan agama," katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya pun berharap pemetaan masalah sosial perempuan ini dapat dilaksanakan di 29 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua. (*)
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Papua Elia Loupatty, di Jayapura, Sabtu, mengatakan pemetaan masalah sosial perempuan ini merupakan upaya mengidentifikasi agar dapat memahami struktur sosial yang terdapat pada masyarakat.
"Diharapkan hasil pemetaan masalah sosial perempuan dapat dijadikan buku profil perempuan Papua," katanya.
Menurut Elia, dengan adanya buku profil perempuan tersebut dapat dijadikan dasar sebagai pengembangan kebijakan dan program perempuan Papua yang sesuai dengan kondisi sosial budaya.
"Selain itu juga dapat meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan lembaga masyarakat (adat dan agama) dalam pembangunan perempuan Papua," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya berharap pemetaan masalah sosial perempuan dapat dijadikan referensi dalam penyusunan kebijakan pembangunan perempuan.
"Persoalan paling penting penghambat upaya peningkatan kualitas hidup perempuan adalah pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender, serta persoalan lain seperti budaya dan agama," katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya pun berharap pemetaan masalah sosial perempuan ini dapat dilaksanakan di 29 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua. (*)