Jayapura (Antara Papua) - Dinas Sosial dan Permukiman Provinsi Papua menyatakan empat kabupaten di provinsi itu tidak memiliki pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Kepala Dinas Sosial dan Permukiman Provinsi Papua Ribka Haluk, di Jayapura, Kamis, mengatakan keempat kabupaten ini yakni Deiyai, Dogiyai, Paniai dan Waropen.

"Keempat kabupaten ini tidak sempat melakukan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) sehingga belum memiliki program PKH," katanya.

Ribka menjelaskan untuk itu pihaknya berharap keempat kabupaten ini bisa segera melakukan penandatanganan MoU sehingga di 2017, semua wilayah di Provinsi Papua sudah mengikuti program PKH.

"Namun kini sebanyak 100 pendamping PKH siap diturunkan ke 25 kabupaten dan kota untuk mendampingi peserta PKH," ujarnya.

Dia menuturkan sebelum diturunkan, para pendamping ini telah mengikuti rangkaian pelatihan, pembekalan hingga simulasi selama seminggu pada salah satu hotel di Jayapura.

"Jadi para pendamping PKH yang berasal dari 25 kabupaten/kota ini setelah lulus tes baik yang mengikuti tes secara "online" maupun tes "offline", sudah mengikuti rangkaian pelatihan selama beberapa hari sebelumnya," katanya lagi.

Dia menambahkan selain pendamping PKH mampu memberikan pendampingan yang maksimal kepada para peserta, di sisi lain, program ini juga memberikan penghidupan bagi para pendamping PKH. (*)

Pewarta : Pewarta: Hendrina Dian Kandipi
Editor : Anwar Maga
Copyright © ANTARA 2024