Jakarta (Antara Papua) - Legislator di DPR Tubagus Hasanuddin meminta pemerintah daerah (pemda) menyejahterakan masyarakat Indonesia yang berada di kawasan perbatasan negara, seperti di Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini (PNG).
"Pemda wajib lakukan peningkatan, terutama kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan," kata Tubagus kepada Antara di kantor DPR di Jakarta, Kamis.
Tubagus menilai kemajuan di daerah terdepan Indonesia, termasuk kawasan yang berbatasan langsung dengan PNG, kini lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
"Ada penguatan-penguatan, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, demikian pula tingkat kesejahteraannya. Jadi daerah terdepan sudah lebih baik," katanya.
Menurut dia, terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam mendorong kemajuan pembangunan daerah, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga harus bisa menyelesaikan masalah tapal batas.
"Yang ketiga adalah menyelesaikan masalah sosial misalnya orang dari Indonesia nikah dengan orang di sana anaknya mana, bagaimana," ujarnya.
Untuk lebih memajukan kawasan perbatasan, Pemerintah Kota Jayapura, Provinsi Papua mendelegasikan program pembangunan di kawasan Skouw, Distrik Muara Tami, ke pemerintah pusat melalui program Pengembangan Infrastruktur Kawasan (PIP).
"Kami mendelegasikan program itu ke PIP karena program PIP dari sisi keuangannya lebih besar. Mereka itu kontrak tahun jamak mulai 2015, 2016, 2017. Total dananya Rp200 miliar," ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Jayapura Nofdi Rampi.
Keberadaan PIP yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo, kata Nofdi, sangat membantu karena Pemkot Jayapura tidak perlu lagi menganggarkan pembangunan di kawasan tersebut.
"Dananya dialokasikan ke daerah-daerah yang sangat mendesak. Kami juga sudah berkordinasi dengan satuan kerja terkait tentang prioritas mana yang harus ditangani," ujarnya. (*)
"Pemda wajib lakukan peningkatan, terutama kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan," kata Tubagus kepada Antara di kantor DPR di Jakarta, Kamis.
Tubagus menilai kemajuan di daerah terdepan Indonesia, termasuk kawasan yang berbatasan langsung dengan PNG, kini lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
"Ada penguatan-penguatan, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, demikian pula tingkat kesejahteraannya. Jadi daerah terdepan sudah lebih baik," katanya.
Menurut dia, terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam mendorong kemajuan pembangunan daerah, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga harus bisa menyelesaikan masalah tapal batas.
"Yang ketiga adalah menyelesaikan masalah sosial misalnya orang dari Indonesia nikah dengan orang di sana anaknya mana, bagaimana," ujarnya.
Untuk lebih memajukan kawasan perbatasan, Pemerintah Kota Jayapura, Provinsi Papua mendelegasikan program pembangunan di kawasan Skouw, Distrik Muara Tami, ke pemerintah pusat melalui program Pengembangan Infrastruktur Kawasan (PIP).
"Kami mendelegasikan program itu ke PIP karena program PIP dari sisi keuangannya lebih besar. Mereka itu kontrak tahun jamak mulai 2015, 2016, 2017. Total dananya Rp200 miliar," ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Jayapura Nofdi Rampi.
Keberadaan PIP yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo, kata Nofdi, sangat membantu karena Pemkot Jayapura tidak perlu lagi menganggarkan pembangunan di kawasan tersebut.
"Dananya dialokasikan ke daerah-daerah yang sangat mendesak. Kami juga sudah berkordinasi dengan satuan kerja terkait tentang prioritas mana yang harus ditangani," ujarnya. (*)