Jayapura (Antara Papua) - Pengurus Koni Provinsi Papua melakukan konsolidasi untuk menyelesaikan masalah pembagian bonus bagi para atlet penerima medali di PON XIX 2016, karena mencuat protes sejumlah atlet karena besarannya tidak sesuai yang dijanjikan.
"Terkait dengan dinamika yang terjadi, ini memang sesuatu yang belum kami ketahui secara pasti penyebabnya," ujar Sekretaris Umum Koni Papua Yusuf Yambe Yabdi, di Jayapura, Minggu.
"Tapi baiknya itu muncul dalam rapat konsolidasi, biarkan mereka mencatat kurangnya itu berapa dan dijanjikan oleh siapa, nanti tinggal itu yang dirapatkan sehingga nanti muncul kebijakan-kebijakan untuk menutupi yang kurang-kurang," sambungnya.
Menurut Yusuf, Gubernur Papua Lukas Enembe pasti memperhatikan aspirasi para atlet yang merasa belum menerima haknya sesuai janji, usai memberikan prestasi bagi nama daerahnya.
"Yang namanya perubahan di luar surat keputusan namanya kebijakan. Ini yang perlu penetrasi terhadap situasi ini. Saya juga mantan atlet nasional, jadi tahulah bagaimana atlet itu berjuang," kata dia.
Menurut dia, bonus yang diberikan pada 3 Desember 2016 tersebut adalah apresiasi dari gubernur kepada atlet, bukan sebagai Ketua Umum Koni, dan sekretaris daerah adalah pihak yang paling berkepentingan untuk memberikan jawaban pasti untuk masalah tersebut karena dia yang mengeluarkan surat keputusan.
Yusuf mengungkapkan bonus yang diberikan tersebut diputuskan melalui tim anggaran daerah.
Menurut laporan bendahara Koni Papua, disampaikan bonusnya sebesar Rp60 miliar, dan dari jumlah itu kemudian disimulasikan oleh BPKAD Provinsi Papua.
"Dari laporan yang kami terima dari Rp60 miliar, setelah disimulasikan, semua sudah dibagi habis pada semua komponen. Jadi ada komponen yang dibagi kepada atlet, dan ada komponen yang kita sisihkan uang untuk membayar pajaknya," ujarnya lagi.
Ia menambahkan, dari total nilai itu terdapat sisa uang dua miliar rupiah lebih untuk antisipasi kalau ada komponen lain yang belum dimasukan di dalam pembayaran sebagai wujud apresiasi gubernur tersebut.
Hanya saja, hingga kini belum diketahui sumber masalah yang membuat beberapa atlet melakukan protes karena menganggap bonus yang diberikan tidak sesuai yang dijanjikan.
"Mungkin di luar itu ada komunikasi yang terbangun dan kemudian jadi pegangan atlet, nah ini yang kami belum tahu. Dinamika ini akan kami sampaikan ke Ketua Umum Koni dan Ketua Harian," kata Yusuf.
Sehari sebelumnya, usai acara pembagian bonus tersebut, beberapa atlet melakukan aksi protes karena menganggap dana yang mereka terima tidak sesuai nilai yang dijanjikan.
Pada 24 Juli 2016, Gubernur Papua Lukas Enembe menyebut bonus yang akan diberikan bervariasi, untuk atlet peraih medali emas, bonus sekira Rp600 juta termasuk pelatihnya. Sementara atlet dengan medali perak dan perunggu berbeda.
"Untuk atlet peraih medali emas, kami beri bonus 600 juta rupiah, pelatihnya juga sama. Sementara peraih medali perak 300 juta dan perunggu 200 juta," katanya. (*)
"Terkait dengan dinamika yang terjadi, ini memang sesuatu yang belum kami ketahui secara pasti penyebabnya," ujar Sekretaris Umum Koni Papua Yusuf Yambe Yabdi, di Jayapura, Minggu.
"Tapi baiknya itu muncul dalam rapat konsolidasi, biarkan mereka mencatat kurangnya itu berapa dan dijanjikan oleh siapa, nanti tinggal itu yang dirapatkan sehingga nanti muncul kebijakan-kebijakan untuk menutupi yang kurang-kurang," sambungnya.
Menurut Yusuf, Gubernur Papua Lukas Enembe pasti memperhatikan aspirasi para atlet yang merasa belum menerima haknya sesuai janji, usai memberikan prestasi bagi nama daerahnya.
"Yang namanya perubahan di luar surat keputusan namanya kebijakan. Ini yang perlu penetrasi terhadap situasi ini. Saya juga mantan atlet nasional, jadi tahulah bagaimana atlet itu berjuang," kata dia.
Menurut dia, bonus yang diberikan pada 3 Desember 2016 tersebut adalah apresiasi dari gubernur kepada atlet, bukan sebagai Ketua Umum Koni, dan sekretaris daerah adalah pihak yang paling berkepentingan untuk memberikan jawaban pasti untuk masalah tersebut karena dia yang mengeluarkan surat keputusan.
Yusuf mengungkapkan bonus yang diberikan tersebut diputuskan melalui tim anggaran daerah.
Menurut laporan bendahara Koni Papua, disampaikan bonusnya sebesar Rp60 miliar, dan dari jumlah itu kemudian disimulasikan oleh BPKAD Provinsi Papua.
"Dari laporan yang kami terima dari Rp60 miliar, setelah disimulasikan, semua sudah dibagi habis pada semua komponen. Jadi ada komponen yang dibagi kepada atlet, dan ada komponen yang kita sisihkan uang untuk membayar pajaknya," ujarnya lagi.
Ia menambahkan, dari total nilai itu terdapat sisa uang dua miliar rupiah lebih untuk antisipasi kalau ada komponen lain yang belum dimasukan di dalam pembayaran sebagai wujud apresiasi gubernur tersebut.
Hanya saja, hingga kini belum diketahui sumber masalah yang membuat beberapa atlet melakukan protes karena menganggap bonus yang diberikan tidak sesuai yang dijanjikan.
"Mungkin di luar itu ada komunikasi yang terbangun dan kemudian jadi pegangan atlet, nah ini yang kami belum tahu. Dinamika ini akan kami sampaikan ke Ketua Umum Koni dan Ketua Harian," kata Yusuf.
Sehari sebelumnya, usai acara pembagian bonus tersebut, beberapa atlet melakukan aksi protes karena menganggap dana yang mereka terima tidak sesuai nilai yang dijanjikan.
Pada 24 Juli 2016, Gubernur Papua Lukas Enembe menyebut bonus yang akan diberikan bervariasi, untuk atlet peraih medali emas, bonus sekira Rp600 juta termasuk pelatihnya. Sementara atlet dengan medali perak dan perunggu berbeda.
"Untuk atlet peraih medali emas, kami beri bonus 600 juta rupiah, pelatihnya juga sama. Sementara peraih medali perak 300 juta dan perunggu 200 juta," katanya. (*)