Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua menjamin layanan kesehatan bagi 15.000 warga miskin di daerahnya yang belum tercakup sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI) dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
"Lima belas ribu warga Lanny Jaya itu belum masuk dalam daftar PBI APBN pada 2014 oleh pemerintah pusat secara otomatis sudah menalangi mereka. Karena itu, Pemkab Lanny Jaya menjamin pemberian layanan kesehatan bagi 15 ribu warga itu melalui sumber dana APBD," Kepala Kantor BPJS Divisi Regional XII Papua-Papua Barat Anurman Huda, di Jayapura, Sabtu.
Menurut dia, sebanyak 15.000 warga itu sudah divalidasi oleh Dinas Sosial Pemkab setempat dan sudah memiliki nomor induk kependudukan (NIK) Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Lanny Jaya.
Pemkab Lanny Jaya sudah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan BPJS Kesehatan Regional XII Papua-Papua Barat untuk memberikan pelayanan kesehatan Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan sumber dana dari APBD Lanny Jaya.
Penandatanganan PKS antara Pemkab Lanny Jaya dengan BPJS itu untuk jaminan kesehatan daerah (jamkesda).
Penandatanganan itu sudah dilaksanakan pada momentum pertemuan koordinasi dan sinergi antara BPJS Kesehatan Divisi Regional XII Papua, Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES), Dinas Kesehatan dan rumah sakit se-Provinsi Papua.
PKS pelaksanaan Program KIS Tahun 2017 juga telah ditandatangani di aula kantor Dinas Kesehatan Provinsi Papua pada Jumat (3/2).
Penandatanganan PKS Program Jamkesda antara BPJS dan Pemkab Lanny Jaya dilakukan oleh Penjabat bupati kabupaten itu Sendius Wenda, Ketua DPRD setempat Terius Yigibalom, Sekretaris Daerah Lanny Jaya Christian Soelait, dan Kepala Kantor BPJS Divisi Regional XII Papua-Papua Barat Anurman Huda.
"Ini kan agenda nasional bahwa BPJS Kesehatan itu diberi kewenangan oleh Pemerintah RI untuk jaminan kesehatan nasional yaitu BPJS Kesehatan satu-satunya, tidak ada lagi lembaga lain," kata Sekretaris Daerah Lanny Jaya Christian Soelait.
Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya wajib untuk membantu, khususnya kepada 15.000 warga di kabupaten ini, dengan dukungan dana yang disiapkan sebesar Rp3,5 miliar khusus bagi masyarakat tidak mampu.
"Khusus untuk pegawai negeri sipil tersendiri, kami itu dipotong langsung secara langsung," ujarnya pula.(*)
"Lima belas ribu warga Lanny Jaya itu belum masuk dalam daftar PBI APBN pada 2014 oleh pemerintah pusat secara otomatis sudah menalangi mereka. Karena itu, Pemkab Lanny Jaya menjamin pemberian layanan kesehatan bagi 15 ribu warga itu melalui sumber dana APBD," Kepala Kantor BPJS Divisi Regional XII Papua-Papua Barat Anurman Huda, di Jayapura, Sabtu.
Menurut dia, sebanyak 15.000 warga itu sudah divalidasi oleh Dinas Sosial Pemkab setempat dan sudah memiliki nomor induk kependudukan (NIK) Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Lanny Jaya.
Pemkab Lanny Jaya sudah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan BPJS Kesehatan Regional XII Papua-Papua Barat untuk memberikan pelayanan kesehatan Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan sumber dana dari APBD Lanny Jaya.
Penandatanganan PKS antara Pemkab Lanny Jaya dengan BPJS itu untuk jaminan kesehatan daerah (jamkesda).
Penandatanganan itu sudah dilaksanakan pada momentum pertemuan koordinasi dan sinergi antara BPJS Kesehatan Divisi Regional XII Papua, Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES), Dinas Kesehatan dan rumah sakit se-Provinsi Papua.
PKS pelaksanaan Program KIS Tahun 2017 juga telah ditandatangani di aula kantor Dinas Kesehatan Provinsi Papua pada Jumat (3/2).
Penandatanganan PKS Program Jamkesda antara BPJS dan Pemkab Lanny Jaya dilakukan oleh Penjabat bupati kabupaten itu Sendius Wenda, Ketua DPRD setempat Terius Yigibalom, Sekretaris Daerah Lanny Jaya Christian Soelait, dan Kepala Kantor BPJS Divisi Regional XII Papua-Papua Barat Anurman Huda.
"Ini kan agenda nasional bahwa BPJS Kesehatan itu diberi kewenangan oleh Pemerintah RI untuk jaminan kesehatan nasional yaitu BPJS Kesehatan satu-satunya, tidak ada lagi lembaga lain," kata Sekretaris Daerah Lanny Jaya Christian Soelait.
Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya wajib untuk membantu, khususnya kepada 15.000 warga di kabupaten ini, dengan dukungan dana yang disiapkan sebesar Rp3,5 miliar khusus bagi masyarakat tidak mampu.
"Khusus untuk pegawai negeri sipil tersendiri, kami itu dipotong langsung secara langsung," ujarnya pula.(*)