Jayapura (Antara Papua) - Gubernur papua Lukas Enembe meminta jajaran Direksi Bank Papua yang baru dilantik untuk menurunkan "non performing loan (NPL)" atau kredit bermasalah hingga tiga persen pada 2021 dari sebelumnya mencapai angka 11 persen.
"Saya minta direksi baru dapat mencapai target yang sudah kita tetapkan, NPL harus turun dan mudah-mudahan (manajemennya) bisa diperbaiki," ujarnya di Jayapura, Selasa.
Ia menekankan Direksi Bank Papua harus mengubah kebijakan lama dalam batas maksimal pemberian kredit kepada seorang debitur.
"Bank Papua bisa kasih kredit hingga Rp500 miliar, ini tidak boleh. Ini yang punya uang bukan kita (pemegang saham), yang punya uang masyarakat," kata dia.
Enembe berharap besarnya nilai aset Bank Papua yang mencapai Rp20,969 triliun bisa dimanfaatkan untuk mendorong roda perekonomian masyarakat.
"Kita harap Bank Papua bisa menjadi lebih baik karena asetnya nomor empat terbesar di Indonesia dibanding bank pembangunan daerah lainnya, itu luar biasa," katanya.
Pada 6 Maret 2017, Enembe melantik lima orang Direksi Bank Papua yang telah dipilih oleh para pemegang saham dan sudah mengikuti proses uji kelayakan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Papua dan Papua Barat.
Prosesi pelantikan yang berlangsung di Hotel Sahid Papua, Kota Jayapura, mengesahkan F. Zendrato sebagai Direktur Utama, Sadar Sebayang Direktur Bisnis, Rudhy Darma Direktur Keuangan Treasury dan Umum, Isak Samuel Wopari Direktur Operasional dan Jaringan TI, serta Jefri SP Sing Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Papua dan Papua Barat meminta Bank Papua untuk meningkatkn kualitas kreditnya karena sejauh ini "Non Perfoming Loan"/kredit bermasalah (NPL) perusahaan daerah tersebut cukup tinggi.
"Posisi NPL per Desember 2016 sekitar 11,72 persen, Tinggal bagaimana bank Papua menekan resiko untuk kredit ini, jangan sampai terlalu tinggi resikonya di 2107, ini yang kami minta Bank Papua menjaga kualitas kreditnya," ujar Kepala OJK Papua dan Papua Barat Misran Pasaribu. (*)
"Saya minta direksi baru dapat mencapai target yang sudah kita tetapkan, NPL harus turun dan mudah-mudahan (manajemennya) bisa diperbaiki," ujarnya di Jayapura, Selasa.
Ia menekankan Direksi Bank Papua harus mengubah kebijakan lama dalam batas maksimal pemberian kredit kepada seorang debitur.
"Bank Papua bisa kasih kredit hingga Rp500 miliar, ini tidak boleh. Ini yang punya uang bukan kita (pemegang saham), yang punya uang masyarakat," kata dia.
Enembe berharap besarnya nilai aset Bank Papua yang mencapai Rp20,969 triliun bisa dimanfaatkan untuk mendorong roda perekonomian masyarakat.
"Kita harap Bank Papua bisa menjadi lebih baik karena asetnya nomor empat terbesar di Indonesia dibanding bank pembangunan daerah lainnya, itu luar biasa," katanya.
Pada 6 Maret 2017, Enembe melantik lima orang Direksi Bank Papua yang telah dipilih oleh para pemegang saham dan sudah mengikuti proses uji kelayakan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Papua dan Papua Barat.
Prosesi pelantikan yang berlangsung di Hotel Sahid Papua, Kota Jayapura, mengesahkan F. Zendrato sebagai Direktur Utama, Sadar Sebayang Direktur Bisnis, Rudhy Darma Direktur Keuangan Treasury dan Umum, Isak Samuel Wopari Direktur Operasional dan Jaringan TI, serta Jefri SP Sing Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Papua dan Papua Barat meminta Bank Papua untuk meningkatkn kualitas kreditnya karena sejauh ini "Non Perfoming Loan"/kredit bermasalah (NPL) perusahaan daerah tersebut cukup tinggi.
"Posisi NPL per Desember 2016 sekitar 11,72 persen, Tinggal bagaimana bank Papua menekan resiko untuk kredit ini, jangan sampai terlalu tinggi resikonya di 2107, ini yang kami minta Bank Papua menjaga kualitas kreditnya," ujar Kepala OJK Papua dan Papua Barat Misran Pasaribu. (*)