Jayapura (Antara Papua) - Pejabat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan Papua merupakan provinsi keempat di Indonesia yang telah meluncurkan e-Government.
Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Taufik Hanafi, di Jayapura, Rabu, mengatakan selain Papua, tiga provinsi lainnya yang sudah meluncurkan e-Government ini adalah Sumatera Utara, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Di dalam e-Government ada komponen yang tidak kalah pentingnya yakni komponen perencanaan dan penganggaran, ini sangat penting bahwa untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran," katanya.
Menurut Taufik, setiap rupiah yang dikeluarkan harus bisa memberikan kesejahteraan seluas-luasnya bagi masyarakat Provinsi Papua, di mana e-Government merupakan instrumen sangat penting untuk memastikan apa yang direncanakan itu dapat terjadi di lapangan.
"Misalnya saja komitmen Pemerintah Provinsi Papua untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan, salah satunya bidang kesehatan dan pendidikan juga akan memanfaatkan teknologi melalui e-Government," ujarnya.
Dia menjelaskan untuk mewujudkan hal tersebut, Pemprov Papua bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan akan memanfaatkan teknologi informasi apalagi sudah ada Palapa Ring.
"Papua rencananya akan mengembangkan `telemedicine` yaitu bagaimana mendekatkan layanan kesehatan di Papua yang mempunyai letak geografis sangat luas, jumlah kesehatan tenaga kesehatan belum merata," katanya lagi.
Dia menambahkan maka ini akan sangat mendorong mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat, jadi komunkasi antara satuan-satuan layanan kesehatan mulai dari rumah sakit sampai puskesmas akan sangat terbantu dengan adanya pemanfaatan teknologi. (*)
Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Taufik Hanafi, di Jayapura, Rabu, mengatakan selain Papua, tiga provinsi lainnya yang sudah meluncurkan e-Government ini adalah Sumatera Utara, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Di dalam e-Government ada komponen yang tidak kalah pentingnya yakni komponen perencanaan dan penganggaran, ini sangat penting bahwa untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran," katanya.
Menurut Taufik, setiap rupiah yang dikeluarkan harus bisa memberikan kesejahteraan seluas-luasnya bagi masyarakat Provinsi Papua, di mana e-Government merupakan instrumen sangat penting untuk memastikan apa yang direncanakan itu dapat terjadi di lapangan.
"Misalnya saja komitmen Pemerintah Provinsi Papua untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan, salah satunya bidang kesehatan dan pendidikan juga akan memanfaatkan teknologi melalui e-Government," ujarnya.
Dia menjelaskan untuk mewujudkan hal tersebut, Pemprov Papua bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan akan memanfaatkan teknologi informasi apalagi sudah ada Palapa Ring.
"Papua rencananya akan mengembangkan `telemedicine` yaitu bagaimana mendekatkan layanan kesehatan di Papua yang mempunyai letak geografis sangat luas, jumlah kesehatan tenaga kesehatan belum merata," katanya lagi.
Dia menambahkan maka ini akan sangat mendorong mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat, jadi komunkasi antara satuan-satuan layanan kesehatan mulai dari rumah sakit sampai puskesmas akan sangat terbantu dengan adanya pemanfaatan teknologi. (*)