Jayapura (Antara Papua) - PT Asuransi Bumida Cabang Papua menargetkan pendapatan Rp4 miliar premi asuransi konstruksi dari pekerjaan fisik yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di provinsi itu.
"Untuk Bumida target Rp4 miliar satu tahun. Kami mengimbau kepada teman-teman (kontraktor) marilah kita memberikan jaminan yang baik kepada pemilik proyek," ujar Kepala PT Asuransi Bumida Cabang Papua Laode Usman, di Jayapura, Rabu.
Ia menjelaskan untuk memaksimalkan partisipasi industri asuransi pada proyek tersebut, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menerbitkan jaminan proyek melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 31/PRT/M/2015 dengan telah dibentuk Konsorsium Penjamin Indonesia (KPI).
"Asuransi Konsorsium ini adalah gabungan beberapa asuransi, termasuk Asuransi Bumida. Satu tahun lalu asuransi ini belum masuk dalam asuransi konsorsium, tapi tahun ini menjadi bagian dari asuransi tersebut," kata dia.
Menurut dia maraknya pembangunan infrastruktur maupun proyek-proyek pengadaan, khususnya di wilayah Papua menjadi potensi bisnis tersendiri bagi industri asuransi.
Laode menuturkan pihaknya akan menghimpun proyek yang didanai oleh APBN dengan batas minimal Rp2,5 miliar yang ditenderkan oleh Balai Wilayah Sungai dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah X Papua.
Sedangkan Ketua BPD Gapensi Papua Erick Wally mengatakan pihaknya menyadari asuransi untuk pekerjaan fisik diperlukan sebagai syarat mengikuti lelang pekerjaan fisik.
"Asuransi ini wajib sebelum proyek dikerjakan karena diatur dalam peraturan tender," kata Erick. (*)
"Untuk Bumida target Rp4 miliar satu tahun. Kami mengimbau kepada teman-teman (kontraktor) marilah kita memberikan jaminan yang baik kepada pemilik proyek," ujar Kepala PT Asuransi Bumida Cabang Papua Laode Usman, di Jayapura, Rabu.
Ia menjelaskan untuk memaksimalkan partisipasi industri asuransi pada proyek tersebut, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menerbitkan jaminan proyek melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 31/PRT/M/2015 dengan telah dibentuk Konsorsium Penjamin Indonesia (KPI).
"Asuransi Konsorsium ini adalah gabungan beberapa asuransi, termasuk Asuransi Bumida. Satu tahun lalu asuransi ini belum masuk dalam asuransi konsorsium, tapi tahun ini menjadi bagian dari asuransi tersebut," kata dia.
Menurut dia maraknya pembangunan infrastruktur maupun proyek-proyek pengadaan, khususnya di wilayah Papua menjadi potensi bisnis tersendiri bagi industri asuransi.
Laode menuturkan pihaknya akan menghimpun proyek yang didanai oleh APBN dengan batas minimal Rp2,5 miliar yang ditenderkan oleh Balai Wilayah Sungai dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah X Papua.
Sedangkan Ketua BPD Gapensi Papua Erick Wally mengatakan pihaknya menyadari asuransi untuk pekerjaan fisik diperlukan sebagai syarat mengikuti lelang pekerjaan fisik.
"Asuransi ini wajib sebelum proyek dikerjakan karena diatur dalam peraturan tender," kata Erick. (*)