Jayapura (Antara Papua) - Utusan dari Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) tengah berkunjung ke Provinsi Papua, guna mengamati perkembangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
Kunjungan utusan dari badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bekerja untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak asasi manusia (HAM) yang ada dalam hukum internasional itu, berlangsung selama dua hari terhitung Jumat (31/3) hingga Sabtu (1/4).
Utusan OHCHR itu terdiri dari Dainius Poras selaku Pelapor Khusus PBB Bidang Kesehatan (UN Special rapporteur on Health), Dolores Infante Canibano (Dari PBB Geneva), dan Shivani Verma (dari Kantor PBB Bangkok).
Pada kunjungan di hari pertama, rombongan OHCHR mengawali pertemuan dengan Gubernur Papua yg diwakili Sekda Provinsi Papua T.E.A. Hery Dosinaen beserta Unsur Muspida Papua di Kantor Gubernur Papua, Jumat.
Pihak OHCHR menyoroti tentang kesehatan yang merupakan salah satu hak asasi dasar manusia, yang menjadi kebutuhan dasar dan harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
Fokus kunjungan OHCHR kali ini yakni pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan dan berkesinambungan, guna menyiapkan akses kesehatan bagi seluruh masyarakat dunia, umumnya di Indonesia dan khususnya di Provinsi Papua.
Kunjungan OHCHR kali ini juga merupakan kegiatan kedelapan kalinya di Wilayah Indonesia.
Sedangkan Sekda Papua berpesan agar jangan hanya aspek kesehatan saja yang perlu diperhatikan, akan tetapi semua aspek.
Usai pertemuan di Kantor Gubernur Papua, rombongan OHCHR melanjutkan kunjungan ke Puskesmas Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura.
Kunjungan tersebut disambut Kepala Puskesmas Kampung Harapan drg Adi Kurniawan MM.
Drg Adi melaporkan bahwa selama kurun waktu 2016 Puskesmas Kampung Harapan telah dapat menurunkan angka penderita malaria, dan mengaktifkan kartu kontrol kesehatan bagi warga Kampung Harapan dan sekitarnya, serta menekan jumlah angka kematian ibu dan anak saat melahirkan.
Adapun kendala yang di hadapi Puskesmas selama ini, yakni dalam penyediaan obat bagi masyarakat, masih melalui apotek, karena belum dapat membeli obat langsung dari distributor.
"Juga Belum memiliki ruang rawat inap sehingga selama ini untuk persalinan ibu melahirkan tetap di rumah masing-masing, hanya pengawasan selama kehamilan dalam kontrol Puskesmas dan melakukan pemeriksaan di ruang Kesehatan Ibu dan anak," ujarnya.
Selanjutnya Rombongan melakukan pemeriksaan di Gudang obat, dan sekitar pukul 12.30 WIT, rombongan OHCHR melaksanakan kunjungan ke klinik Wali Hole Jalan Kampung Yoka, Wayna Jayapura.
Mereka disambut oleh Pendeta Albert Yoku STh (ketua SINODE GKI ) dan Agnella Chingwara (konsultan HIV) untuk klinik Wali Hole.
Pada momentum itu diungkapkan bahwa selama ini GKI bersama pemerintah bekerja sama guna melaksanakan program pendidikan, pembinaan, bagi penderita HIV secara gratis.
Setelah itu, rombongan kembali ke Kantor Gubernur Papua untuk makan siang, dan dilanjutkan pertemuan di ruang rapat kantor Gubernur Papua.
Asisten 1 Setda Papua Doren Wakerkorwa menyampaikan perkembangan pembangunan infrastruktur di Papua, masalah peningkatkan fasilitas dan mutu Pendidikan, serta upaya pemerintah Provinsi Papua dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat.
Selain itu, sikap pemerintah mengenai permasalahan HAM yang cenderang mengikuti petunjuk dan kebijakan pusat.
Juga diungkapkan banyak masyarakat yg belum tersentuh pelayanan pemerintah dikarnakan faktor geografis, namun satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diarahkan untuk kemajuan rakyat Papua.
Sedangkan Danius Poras selaku Pelapor Kusus Dewan HAM PBB menyampaikan bahwa kedatangan mereka atas undangan Pemerintah Indonesia, guna mengupayakan agar kebutuhan kesehatan rakyat Papua dapat terpenuhi, yang mana kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi.
"Prioritas kami tentang kesehatan adalah jaminan kesehatan nasional harus terpenuhi, bagaimana hak-hak kesehatan reproduksi dan seksual bagi perempuan, bagaimana pemerintah menangani isu HIV, bagaimana pengendalian dan penanganan masalah narkoba, bagaimana prioritas kesehatan untuk anak, dan bagaimana peran pemerintah terhadap kesehatan untuk masyarakat adat di Papua," ujarnya.
"Papua kami pilih untuk di kunjungi karna angka kematian ibu dan anak saat melahirkan tinggi serta angka HIV yang makin meningkat. Pemberian layanan kesehatan bagi masyarakat harus sama atau tidak boleh ada perbedaan," ujar Danius. (*)
Kunjungan utusan dari badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bekerja untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak asasi manusia (HAM) yang ada dalam hukum internasional itu, berlangsung selama dua hari terhitung Jumat (31/3) hingga Sabtu (1/4).
Utusan OHCHR itu terdiri dari Dainius Poras selaku Pelapor Khusus PBB Bidang Kesehatan (UN Special rapporteur on Health), Dolores Infante Canibano (Dari PBB Geneva), dan Shivani Verma (dari Kantor PBB Bangkok).
Pada kunjungan di hari pertama, rombongan OHCHR mengawali pertemuan dengan Gubernur Papua yg diwakili Sekda Provinsi Papua T.E.A. Hery Dosinaen beserta Unsur Muspida Papua di Kantor Gubernur Papua, Jumat.
Pihak OHCHR menyoroti tentang kesehatan yang merupakan salah satu hak asasi dasar manusia, yang menjadi kebutuhan dasar dan harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
Fokus kunjungan OHCHR kali ini yakni pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan dan berkesinambungan, guna menyiapkan akses kesehatan bagi seluruh masyarakat dunia, umumnya di Indonesia dan khususnya di Provinsi Papua.
Kunjungan OHCHR kali ini juga merupakan kegiatan kedelapan kalinya di Wilayah Indonesia.
Sedangkan Sekda Papua berpesan agar jangan hanya aspek kesehatan saja yang perlu diperhatikan, akan tetapi semua aspek.
Usai pertemuan di Kantor Gubernur Papua, rombongan OHCHR melanjutkan kunjungan ke Puskesmas Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura.
Kunjungan tersebut disambut Kepala Puskesmas Kampung Harapan drg Adi Kurniawan MM.
Drg Adi melaporkan bahwa selama kurun waktu 2016 Puskesmas Kampung Harapan telah dapat menurunkan angka penderita malaria, dan mengaktifkan kartu kontrol kesehatan bagi warga Kampung Harapan dan sekitarnya, serta menekan jumlah angka kematian ibu dan anak saat melahirkan.
Adapun kendala yang di hadapi Puskesmas selama ini, yakni dalam penyediaan obat bagi masyarakat, masih melalui apotek, karena belum dapat membeli obat langsung dari distributor.
"Juga Belum memiliki ruang rawat inap sehingga selama ini untuk persalinan ibu melahirkan tetap di rumah masing-masing, hanya pengawasan selama kehamilan dalam kontrol Puskesmas dan melakukan pemeriksaan di ruang Kesehatan Ibu dan anak," ujarnya.
Selanjutnya Rombongan melakukan pemeriksaan di Gudang obat, dan sekitar pukul 12.30 WIT, rombongan OHCHR melaksanakan kunjungan ke klinik Wali Hole Jalan Kampung Yoka, Wayna Jayapura.
Mereka disambut oleh Pendeta Albert Yoku STh (ketua SINODE GKI ) dan Agnella Chingwara (konsultan HIV) untuk klinik Wali Hole.
Pada momentum itu diungkapkan bahwa selama ini GKI bersama pemerintah bekerja sama guna melaksanakan program pendidikan, pembinaan, bagi penderita HIV secara gratis.
Setelah itu, rombongan kembali ke Kantor Gubernur Papua untuk makan siang, dan dilanjutkan pertemuan di ruang rapat kantor Gubernur Papua.
Asisten 1 Setda Papua Doren Wakerkorwa menyampaikan perkembangan pembangunan infrastruktur di Papua, masalah peningkatkan fasilitas dan mutu Pendidikan, serta upaya pemerintah Provinsi Papua dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat.
Selain itu, sikap pemerintah mengenai permasalahan HAM yang cenderang mengikuti petunjuk dan kebijakan pusat.
Juga diungkapkan banyak masyarakat yg belum tersentuh pelayanan pemerintah dikarnakan faktor geografis, namun satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diarahkan untuk kemajuan rakyat Papua.
Sedangkan Danius Poras selaku Pelapor Kusus Dewan HAM PBB menyampaikan bahwa kedatangan mereka atas undangan Pemerintah Indonesia, guna mengupayakan agar kebutuhan kesehatan rakyat Papua dapat terpenuhi, yang mana kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi.
"Prioritas kami tentang kesehatan adalah jaminan kesehatan nasional harus terpenuhi, bagaimana hak-hak kesehatan reproduksi dan seksual bagi perempuan, bagaimana pemerintah menangani isu HIV, bagaimana pengendalian dan penanganan masalah narkoba, bagaimana prioritas kesehatan untuk anak, dan bagaimana peran pemerintah terhadap kesehatan untuk masyarakat adat di Papua," ujarnya.
"Papua kami pilih untuk di kunjungi karna angka kematian ibu dan anak saat melahirkan tinggi serta angka HIV yang makin meningkat. Pemberian layanan kesehatan bagi masyarakat harus sama atau tidak boleh ada perbedaan," ujar Danius. (*)