Jayapura (Antara Papua) - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap bermunculannya Surat Keputusan (SK) Aparatur Sipil Negara (ASN) formasi 2013 palsu.
Kepala BKD Provinsi Papua Nicholaus Wenda, di Jayapura, Jumat, mengatakan pihaknya mensinyalir adanya pemalsuan SK ASN formasi 2013 yang diduga dilakukan oknum di luar pemerintahan.
"Kami mendapat laporan yang disampaikan oknum yang merasa dirugikan untuk mencek kebenaran apakah SK ASN tersebut diterbitkan BKD Provinsi Papua dalam hal ini gubernur ternyata yang bersangkutan tidak ada nama di dalam aplikasi," katanya.
Menurut Nicholaus, di dalam format penerbitan SK sesuai ketentuan, ironisnya, penerbitan surat tersebut terdapat sejumlah kesalahan penulisan nama kepala BKD, NIP dan pangkatnya.
"Oleh karena itu, kami menyampaikan kepada publik di seluruh Papua, untuk berhati-hati terhadap berbagai upaya penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, terutama menyangkut masalah jabatan, penempatan dalam jabatan dan pembagian SK ASN," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya belum melaporkan kejadian ini kepada aparat penegak hukum, pasalnya, belum menemukan identitas oknum yang memalsukan SK ASN tersebut.
"Itu mencurigakan bahwa SK itu tak palsu, dan kami juga hingga kini tak mengetahui siapa oknum yang memalsukan SK ASN tersebut," katanya lagi.
Dia menambahkan terkait promosi jabatan di lingkungan Pemprov Papua, diduga ada oknum-oknum yang bermain, pihaknya sudah mengetahui informasi tersebut namun belum mendapat informasi yang benar. (*)
Kepala BKD Provinsi Papua Nicholaus Wenda, di Jayapura, Jumat, mengatakan pihaknya mensinyalir adanya pemalsuan SK ASN formasi 2013 yang diduga dilakukan oknum di luar pemerintahan.
"Kami mendapat laporan yang disampaikan oknum yang merasa dirugikan untuk mencek kebenaran apakah SK ASN tersebut diterbitkan BKD Provinsi Papua dalam hal ini gubernur ternyata yang bersangkutan tidak ada nama di dalam aplikasi," katanya.
Menurut Nicholaus, di dalam format penerbitan SK sesuai ketentuan, ironisnya, penerbitan surat tersebut terdapat sejumlah kesalahan penulisan nama kepala BKD, NIP dan pangkatnya.
"Oleh karena itu, kami menyampaikan kepada publik di seluruh Papua, untuk berhati-hati terhadap berbagai upaya penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, terutama menyangkut masalah jabatan, penempatan dalam jabatan dan pembagian SK ASN," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya belum melaporkan kejadian ini kepada aparat penegak hukum, pasalnya, belum menemukan identitas oknum yang memalsukan SK ASN tersebut.
"Itu mencurigakan bahwa SK itu tak palsu, dan kami juga hingga kini tak mengetahui siapa oknum yang memalsukan SK ASN tersebut," katanya lagi.
Dia menambahkan terkait promosi jabatan di lingkungan Pemprov Papua, diduga ada oknum-oknum yang bermain, pihaknya sudah mengetahui informasi tersebut namun belum mendapat informasi yang benar. (*)