Jayapura (Antara Papua) - Pengurus Majelis Muslim Papua (MMP) menyatakan mendukung pemerintah dalam wacana pembubaran organisasi radikal yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mengajarkan paham khilafah.
"MMP tentunya mendukung langkah-langkah hukum yang akan diambil oleh pemerintah terkait pembubaran HTI," kata Ketua MMP, DR Basir Rohrohmana di Kota Jayapura, Papua, Kamis.
Akademisi dari kampus Universitas Cenderawasih itu yang juga hadir dalam seminar yang diinisiasi oleh Nahdlatul Ulama Provinsi Papua dengan tema Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk Papua tanah damai di salah satu hotel ternama di Kota Jayapura, mengatakan bahwa kegiatan tersebut sangat baik untuk mengambil langkah, gagasan, saran dan usul bagaimana hadapi paham radikal.
"Seminar tadi itu sangat baik, karena membahas terkait isu kekinian soal paham radikalisme yang dianut dan dibawa oleh HTI ke Papua. MMP dengan tegas menolak kehadiran mereka yang membawa paham khilafah," katanya.
Terkait pembubaran HTI, Basir Rohrohmana yang juga ketua tim perancang revisi UU Otsus pemerintah Provinsi Papua itu menyampaikan bahwa yang terpenting adalah bagaimana menyelamatkan ratusan bahkan ribuan korban warga yang terlanjur di doktrin untuk menerima paham khilafah.
"HTI dalam menjalankan doktrinisasi khilafah sudah cukup lama, sejak era 1980-an, era reformasi hingga kini, itu waktu yang cukup lama sehingga jika organisasi ini dibubarkan maka paham yang diajarkan juga harus diikuti dengan gerakan-gerakan yang sifatnya sistematik dan pemurnian kembali warga negara yang menjadi korban, dan saya meyakini banyak korban," katanya.
"Kami, di MMP mempunyai bidang kebajikan dan dakwah, kita juga punya badan otonom yakni pelatihan dakwah kepada para pemimpin tradisional atau imam-imam, untuk memurnikan kembali jemaah yang telah terdoktrinisasi. Lewat situ kita akan buat gerakan sistematis, kita mulai dengan gerakan pembenahan kedalam melalui tingkat paling bawah hingga atas," sambungnya.
Basir menambahkan MMP, sebagai organisasi muslim Papua akan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan terkait paham radikal yang telah masuk ke Bumi Cenderawasih, dengan harapan paham khilafah yang sudah mulai menyebar dapat ditekan dan dibubarkan. (*)
"MMP tentunya mendukung langkah-langkah hukum yang akan diambil oleh pemerintah terkait pembubaran HTI," kata Ketua MMP, DR Basir Rohrohmana di Kota Jayapura, Papua, Kamis.
Akademisi dari kampus Universitas Cenderawasih itu yang juga hadir dalam seminar yang diinisiasi oleh Nahdlatul Ulama Provinsi Papua dengan tema Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk Papua tanah damai di salah satu hotel ternama di Kota Jayapura, mengatakan bahwa kegiatan tersebut sangat baik untuk mengambil langkah, gagasan, saran dan usul bagaimana hadapi paham radikal.
"Seminar tadi itu sangat baik, karena membahas terkait isu kekinian soal paham radikalisme yang dianut dan dibawa oleh HTI ke Papua. MMP dengan tegas menolak kehadiran mereka yang membawa paham khilafah," katanya.
Terkait pembubaran HTI, Basir Rohrohmana yang juga ketua tim perancang revisi UU Otsus pemerintah Provinsi Papua itu menyampaikan bahwa yang terpenting adalah bagaimana menyelamatkan ratusan bahkan ribuan korban warga yang terlanjur di doktrin untuk menerima paham khilafah.
"HTI dalam menjalankan doktrinisasi khilafah sudah cukup lama, sejak era 1980-an, era reformasi hingga kini, itu waktu yang cukup lama sehingga jika organisasi ini dibubarkan maka paham yang diajarkan juga harus diikuti dengan gerakan-gerakan yang sifatnya sistematik dan pemurnian kembali warga negara yang menjadi korban, dan saya meyakini banyak korban," katanya.
"Kami, di MMP mempunyai bidang kebajikan dan dakwah, kita juga punya badan otonom yakni pelatihan dakwah kepada para pemimpin tradisional atau imam-imam, untuk memurnikan kembali jemaah yang telah terdoktrinisasi. Lewat situ kita akan buat gerakan sistematis, kita mulai dengan gerakan pembenahan kedalam melalui tingkat paling bawah hingga atas," sambungnya.
Basir menambahkan MMP, sebagai organisasi muslim Papua akan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan terkait paham radikal yang telah masuk ke Bumi Cenderawasih, dengan harapan paham khilafah yang sudah mulai menyebar dapat ditekan dan dibubarkan. (*)