Timika (Antara Papua) - Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro (Lemasko) di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, tengah mendata kondisi aktual di tiga distrik di wilayah tersebut, terkait bidang kesehatan, pendidikan, komoditas unggulan, dan bidang lainnya.
"Tim pendataan Lemasko dari Komisi I, II, dan III mendata kondisi aktual kemudian menyusun laporan kegiatan dan data-data yang mereka ambil dari lapangan," kata Ketua Lemasko Robert Waropea di Timika, Jumat.
Robert mengatakan tim yang diturunkan ke tiga distrik pesisir pantai seperti Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Timur Jauh dan Distrik Mimika Barat Jauh melakukan pendataan seperti batas wilayah, komoditi unggulan serta pelayanan kesehatan dan pendidikan di wilayah itu.
Selain itu, pendataan terkait jumlah penduduk, potensi yang ada di kampung tersebut, termasuk fasilitas penunjang kesehatan dan pendidikan seperti obat-obatan serta buku-buku pelajaran.
Data-data tersebut dapat dimanfaatkan oleh siapa saja termasuk instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkannya demi pengembangan selanjutnya.
Ia menambahakn bahwa berkaitan dengan batas wilayah antar kampung, distrik dan kabupaten, pihaknya akan menyampaikan data tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mimika serta Pemkab Mimika agar membuat suatu regulasi berkaitan dengam batas wilayah terlebih khusus batas wilayah Kabupaten untuk mengantisipasi terjadi konflik sosial. (*)
"Tim pendataan Lemasko dari Komisi I, II, dan III mendata kondisi aktual kemudian menyusun laporan kegiatan dan data-data yang mereka ambil dari lapangan," kata Ketua Lemasko Robert Waropea di Timika, Jumat.
Robert mengatakan tim yang diturunkan ke tiga distrik pesisir pantai seperti Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Timur Jauh dan Distrik Mimika Barat Jauh melakukan pendataan seperti batas wilayah, komoditi unggulan serta pelayanan kesehatan dan pendidikan di wilayah itu.
Selain itu, pendataan terkait jumlah penduduk, potensi yang ada di kampung tersebut, termasuk fasilitas penunjang kesehatan dan pendidikan seperti obat-obatan serta buku-buku pelajaran.
Data-data tersebut dapat dimanfaatkan oleh siapa saja termasuk instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkannya demi pengembangan selanjutnya.
Ia menambahakn bahwa berkaitan dengan batas wilayah antar kampung, distrik dan kabupaten, pihaknya akan menyampaikan data tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mimika serta Pemkab Mimika agar membuat suatu regulasi berkaitan dengam batas wilayah terlebih khusus batas wilayah Kabupaten untuk mengantisipasi terjadi konflik sosial. (*)