Jayapura (Antara Papua) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire memperoleh penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016.
"Opini ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen dari semua perangkat daerah di Kabupaten Nabire," kata Bupati Nabire Isaias Douw usai menerima piagam penghargaan WTP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Papua di Kota Jayapura, Selasa (30/5).
Menurut Isais yang didampaingi Kepala Keuangan Nabire, Slamet mengatakan hal itu merupakan prestasi luar biasa yang diraih oleh masyarakat Kabupaten Nabire karena dalam tiga tahun terakhir, opini tersebut selalu berakhir dengan opini wajar dengan pengecualian (WDP).
"Pada 2013, 2014, dan 2015, Nabire selalu mendapatkan opini WDP, namun di 2016 setelah saya bersama organisasi perangkat daerah berkomitmen untuk memperbaiki hal ini ternyata hasilnya luar biasa," katanya.
Keberhasilan itu, kata Isaias, tidak lepas dari arahan dan masukan dari BPK Perwakilan Provinsi Papua bahwa opini WDP bisa diraih dengan kerja sama dan komitmen semua organisasi perangkat daerah yang konsisten, terstruktur dan sistematis dengan menyusun rencana aksi serta menindaklanjuti perbaikan yang diharapkan.
Senada itu, Slamet menyampaikan bahwa kepemimpinan Bupati Isais Douw dengan melibatkan semua entitas di Kabupaten Nabire dalam membuat dan menyusun LKPD 2016 akhirnya membuahkan hasil.
"Pak Bupati sudah bekerja keras dengan entitas keuangan dan kita memperoleh opini WTP tidak gampang bahkan untuk nanti mempertahankannya juga tidak mudah lagi. Tapi itu bisa didapatkan dengan jadi kerja keras bersama semua pihak sehingga ada peningkatan tiap tahun. WTP ini diraih setelah periode kedua kepemimpinan Bupati Isaias Douw," kata Slamet sambil memegang piagam penghargaan WTP.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Papua Beni Ruslandi mengatakan di dalam LKPD tahun anggaran 2016 terdapat dua pemerintah kabupaten yang memperoleh peningkatan opini.
"Yaitu Pemkab Nabire dari WDP menjadi WTP dan Kabupaten Keerom yang sejak berdiri hanya mendapat opini TMP, kini pada 2016 mendapat WDP. Serta Kabupaten Asmat yang telah peroleh opini WTP selama empat tahun berturut-turut, sejak 2013 hingga 2016. Untuk itu, kami ucapkan selamat," katanya.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua menyerahkan laporan hasil keuangan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah (LKP) 2016 sebanyak 14 kabupaten/kota di Provinsi Papua, yang dipusatkan di aula BPK di Jayapura, Selasa.
Sebanyak 14 kabupaten/kota yang menerima LHP BPK itu yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Jayawijaya, Kepulauan Yapen, Nabire, Mimika, Merauke, Asmat, Keerom, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Yalimo, Supiori dan Kabupaten Paniai.
Dari 14 kabupaten/kota itu, tercatat delapan kabupaten meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan sisanya wajar dengan pengecualian (WDP). Delapan kabupaten/kota yang meraih opini WTP yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Jayawijaya, Kepulauan Yapen, Nabire, Mimika dan Kabupaten Asmat. (*)
"Opini ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen dari semua perangkat daerah di Kabupaten Nabire," kata Bupati Nabire Isaias Douw usai menerima piagam penghargaan WTP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Papua di Kota Jayapura, Selasa (30/5).
Menurut Isais yang didampaingi Kepala Keuangan Nabire, Slamet mengatakan hal itu merupakan prestasi luar biasa yang diraih oleh masyarakat Kabupaten Nabire karena dalam tiga tahun terakhir, opini tersebut selalu berakhir dengan opini wajar dengan pengecualian (WDP).
"Pada 2013, 2014, dan 2015, Nabire selalu mendapatkan opini WDP, namun di 2016 setelah saya bersama organisasi perangkat daerah berkomitmen untuk memperbaiki hal ini ternyata hasilnya luar biasa," katanya.
Keberhasilan itu, kata Isaias, tidak lepas dari arahan dan masukan dari BPK Perwakilan Provinsi Papua bahwa opini WDP bisa diraih dengan kerja sama dan komitmen semua organisasi perangkat daerah yang konsisten, terstruktur dan sistematis dengan menyusun rencana aksi serta menindaklanjuti perbaikan yang diharapkan.
Senada itu, Slamet menyampaikan bahwa kepemimpinan Bupati Isais Douw dengan melibatkan semua entitas di Kabupaten Nabire dalam membuat dan menyusun LKPD 2016 akhirnya membuahkan hasil.
"Pak Bupati sudah bekerja keras dengan entitas keuangan dan kita memperoleh opini WTP tidak gampang bahkan untuk nanti mempertahankannya juga tidak mudah lagi. Tapi itu bisa didapatkan dengan jadi kerja keras bersama semua pihak sehingga ada peningkatan tiap tahun. WTP ini diraih setelah periode kedua kepemimpinan Bupati Isaias Douw," kata Slamet sambil memegang piagam penghargaan WTP.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Papua Beni Ruslandi mengatakan di dalam LKPD tahun anggaran 2016 terdapat dua pemerintah kabupaten yang memperoleh peningkatan opini.
"Yaitu Pemkab Nabire dari WDP menjadi WTP dan Kabupaten Keerom yang sejak berdiri hanya mendapat opini TMP, kini pada 2016 mendapat WDP. Serta Kabupaten Asmat yang telah peroleh opini WTP selama empat tahun berturut-turut, sejak 2013 hingga 2016. Untuk itu, kami ucapkan selamat," katanya.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua menyerahkan laporan hasil keuangan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah (LKP) 2016 sebanyak 14 kabupaten/kota di Provinsi Papua, yang dipusatkan di aula BPK di Jayapura, Selasa.
Sebanyak 14 kabupaten/kota yang menerima LHP BPK itu yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Jayawijaya, Kepulauan Yapen, Nabire, Mimika, Merauke, Asmat, Keerom, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Yalimo, Supiori dan Kabupaten Paniai.
Dari 14 kabupaten/kota itu, tercatat delapan kabupaten meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan sisanya wajar dengan pengecualian (WDP). Delapan kabupaten/kota yang meraih opini WTP yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Jayawijaya, Kepulauan Yapen, Nabire, Mimika dan Kabupaten Asmat. (*)