Timika (Antara Papua) - Pangkalan TNI AL Timika, Papua menggandeng sejumlah instansi terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mimika serta Kantor Unit Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (UPDS-PKP) Pelabuhan Paumako untuk membina dan melatih nelayan lokal.
Komandan Lanal Timika Letkol Laut (P) Yosafat Indarto di Timika, Sabtu, mengatakan kerja sama dimaksud dalam rangka meningkatkan kapasitas nelayan lokal guna mendukung perolehan hasil tangkapan mereka.
"Kami mencoba membangun kerja sama dengan DKP dan Kantor UPDS-PKP selaku perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan di Timika untuk bagaimana meningkatkan sumber daya nelayan lokal di pesisir Mimika. Sebab sampai sekarang nelayan lokal kelihatannya belum menjadikan profesi nelayan sebagai sumber utama mata pencaharian mereka," kata Yosafat.
Sejak beberapa tahun lalu, Lanal Timika telah menjalin kerja sama dengan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) melatih para nelayan lokal seperti dalam hal pembuatan jaring dan penyebarluasan informasi serta pengetahuan tentang bagaimana cara menangkap ikan yang ramah lingkungan.
Namun kerja sama dengan LPMAK itu, katanya, kini belum ditindaklanjuti kembali mengingat kondisi anggaran lembaga yang mengelola dana kemitraan dari PT Freeport Indonesia itu ikut terseret akibat dampak permasalahan yang dialami PT Freeport.
"Kita tahulah bagaimana kondisi Freeport sekarang ini sehingga kami tidak berani mengajak LPMAK untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti dulu. Mereka juga sekarang mengalami kesulitan," jelas Yosafat.
Beberapa waktu lalu Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan Kabupaten Mimika sebagai salah satu dari 15 lokasi yang dijadikan program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).
Guna mewujudkan rencana itu, KKP akan membangun infrastruktur untuk menunjang kawasan Pelabuhan Paumako, Timika, sebagai salah satu SKPT.
Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nilanto Perbowo saat kunjungan ke Timika pada 2016 mengatakan penunjukkan Mimika sebagai salah satu SKPT lantaran letak geografis wilayah itu yang cukup strategis.
Melalui program itu, diharapkan kekayaan sumber daya perikanan di wilayah perairan Laut Arafura dapat digarap maksimal untuk dapat meningkatkan taraf hidup nelayan lokal.
"Kabupaten Mimika merupakan salah satu target lokasi prioritas pembangunan kelautan dan perikanan yang akan kita laksanakan sampai 2019. Ibu Menteri (Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti) sudah memberikan arahan bahwa 15 kawasan prioritas itu harus mampu tumbuh pesat dan besar berdasarkan potensi yang dimiliki," kata Nilanto.
Nilanto optimistis bahwa Mimika bisa sukses menjadi salah satu SKPT lantaran sudah memiliki fasilitas Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di kawasan Pelabuhan Paumako, Distrik Mimika Timur.
Dengan telah beroperasinya PPI Paumako, katanya, kapal-kapal ikan nelayan akan menjadikan pelabuhan itu sebagai pangkalan untuk bongkar muat hasil tangkapan mereka. (*)
Komandan Lanal Timika Letkol Laut (P) Yosafat Indarto di Timika, Sabtu, mengatakan kerja sama dimaksud dalam rangka meningkatkan kapasitas nelayan lokal guna mendukung perolehan hasil tangkapan mereka.
"Kami mencoba membangun kerja sama dengan DKP dan Kantor UPDS-PKP selaku perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan di Timika untuk bagaimana meningkatkan sumber daya nelayan lokal di pesisir Mimika. Sebab sampai sekarang nelayan lokal kelihatannya belum menjadikan profesi nelayan sebagai sumber utama mata pencaharian mereka," kata Yosafat.
Sejak beberapa tahun lalu, Lanal Timika telah menjalin kerja sama dengan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) melatih para nelayan lokal seperti dalam hal pembuatan jaring dan penyebarluasan informasi serta pengetahuan tentang bagaimana cara menangkap ikan yang ramah lingkungan.
Namun kerja sama dengan LPMAK itu, katanya, kini belum ditindaklanjuti kembali mengingat kondisi anggaran lembaga yang mengelola dana kemitraan dari PT Freeport Indonesia itu ikut terseret akibat dampak permasalahan yang dialami PT Freeport.
"Kita tahulah bagaimana kondisi Freeport sekarang ini sehingga kami tidak berani mengajak LPMAK untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti dulu. Mereka juga sekarang mengalami kesulitan," jelas Yosafat.
Beberapa waktu lalu Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan Kabupaten Mimika sebagai salah satu dari 15 lokasi yang dijadikan program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).
Guna mewujudkan rencana itu, KKP akan membangun infrastruktur untuk menunjang kawasan Pelabuhan Paumako, Timika, sebagai salah satu SKPT.
Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nilanto Perbowo saat kunjungan ke Timika pada 2016 mengatakan penunjukkan Mimika sebagai salah satu SKPT lantaran letak geografis wilayah itu yang cukup strategis.
Melalui program itu, diharapkan kekayaan sumber daya perikanan di wilayah perairan Laut Arafura dapat digarap maksimal untuk dapat meningkatkan taraf hidup nelayan lokal.
"Kabupaten Mimika merupakan salah satu target lokasi prioritas pembangunan kelautan dan perikanan yang akan kita laksanakan sampai 2019. Ibu Menteri (Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti) sudah memberikan arahan bahwa 15 kawasan prioritas itu harus mampu tumbuh pesat dan besar berdasarkan potensi yang dimiliki," kata Nilanto.
Nilanto optimistis bahwa Mimika bisa sukses menjadi salah satu SKPT lantaran sudah memiliki fasilitas Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di kawasan Pelabuhan Paumako, Distrik Mimika Timur.
Dengan telah beroperasinya PPI Paumako, katanya, kapal-kapal ikan nelayan akan menjadikan pelabuhan itu sebagai pangkalan untuk bongkar muat hasil tangkapan mereka. (*)