Jayapura (Antara Papua) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Papua menyatakan pelaksanaan pilkada di Papua ikut mempengaruhi penyerapan anggaran pemerintah yang hingga triwulan I 2017 dianggap stagnan.

"Bila pada triwulan I 2016 penyerapan APBN di lingkungan Pemprov Papua mencapai 10,82 persen, pada triwulan berikutnya angkanya sedikit lebih rendah, yaitu 10,27 persen," ujar Kepala KPw BI Papua Joko Supratikto, di Jayapura, Selasa.

Joko tidak menyebutkan angka pasti, namun ia menyebut kinerja realisasi belanja APBD pemerintah daerah di Papua pada triwulan I 2017 sedikit meningkat dibangdingkan periode yang sama pada 2016.

Joko meyakini bila penyerapan anggaran pada beberapa bulan ke depan akan meningkat drastis karena kini pembangunan parasarana PON 2020 harus segera dikerjakan.

"Sejalan dengan peningkatan pertumbuhan sektor konstruksi, terdapat potensi peningkatan penyerapan belanja untuk kebutuhan proyek yang cendrung meningkat," kata dia.

Sementara itu, untuk kondisi sektor keuangan secara umum, BI menilai masih relatif terjaga.

Dari sisi stabilitas sitem keuangan sektor korporasi kinerjanya pada triwulan I 2017 relatif lebih terjaga ditengah kondisi perekonomian yang lebih optimal.

"Hasil Survei Kegiatan Dunias Usaha (SKDU) dan laison yang dilakukan oleh BI memperkuat hal tersebut," katanya lagi.

Kemudian dari sisi rumah tangga, kinerja sektor tersebut pada priode yang sama masih terjaga dengan positif.

"Hal ini tercermin dari kondisi dan risiko keuangan di sektor rumah tangga yang relatif terkelola dengan baik," ujar Joko. (*)

Pewarta : Pewarta: Dhias Suwandi
Editor : Anwar Maga
Copyright © ANTARA 2024