Jayapura (Antara Papua) - Kepala Perum Bulog Divre Papua dan Papua Barat Fauzi Muhammad mengungkapkan pihaknya belum bisa menjalankan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Provinsi Papua karena berbagai hambatan.
"Untuk wilayah Papua dan Papua Barat, program BPNT belum bisa dilaksanakan karena kondisi geografisnya yang belum memungkinkan dilaksanakan," ujarnya.
Ia mengaku Bulog sudah mengkomunikasikan program BPNT kepada para kepala daerah di Papua, namun masih banyak yang merasa berat untuk menerapkan hal tersebut, termasuk juga mengenai besaran bantuan yang akan diterima masyarakat yang dianggap terlalu kecil.
"BPNT ini berupa voucher belanja berbentuk kartu yang dapat diganti dengan bahan pangan jika berbelanja di e-waroeng sebagai penyedia bahan pangan itu. Dengan kondisi geografis seperti ini, apakah nilai Rp110.000 sudah pas jika diterapkan di Papua," kata dia.
Menurut Fauzi kini Bulog akan tetap fokus untuk menyalurkan Rastra ke masyarakat hingga ada keputusan pasti mengenai program BPNT untuk Papua.
"Kami belum tau apakah penerapannya di Papua dan Papua Barat tahun mendatang atau bahkan berubah lagi nantinya, yang jelas kami masih menyalurkan rastra hingga akhir tahun ini sesuai perintah dari pusat," katanya.
Ia pun mengaku Bulog bersama pemerintah daerah dan stakeholder masih melakukan kajian terkait pelaksanaan program BPNT di Papua.
Sebagai informasi, sejak diluncurkan oleh pemerintah pusat pada Februari lalu, hingga saat ini program BPNT baru dilaksanakan di 44 kota besar di Indonesia tidak termasuk kota di Papua dan Papua Barat. (*)
"Untuk wilayah Papua dan Papua Barat, program BPNT belum bisa dilaksanakan karena kondisi geografisnya yang belum memungkinkan dilaksanakan," ujarnya.
Ia mengaku Bulog sudah mengkomunikasikan program BPNT kepada para kepala daerah di Papua, namun masih banyak yang merasa berat untuk menerapkan hal tersebut, termasuk juga mengenai besaran bantuan yang akan diterima masyarakat yang dianggap terlalu kecil.
"BPNT ini berupa voucher belanja berbentuk kartu yang dapat diganti dengan bahan pangan jika berbelanja di e-waroeng sebagai penyedia bahan pangan itu. Dengan kondisi geografis seperti ini, apakah nilai Rp110.000 sudah pas jika diterapkan di Papua," kata dia.
Menurut Fauzi kini Bulog akan tetap fokus untuk menyalurkan Rastra ke masyarakat hingga ada keputusan pasti mengenai program BPNT untuk Papua.
"Kami belum tau apakah penerapannya di Papua dan Papua Barat tahun mendatang atau bahkan berubah lagi nantinya, yang jelas kami masih menyalurkan rastra hingga akhir tahun ini sesuai perintah dari pusat," katanya.
Ia pun mengaku Bulog bersama pemerintah daerah dan stakeholder masih melakukan kajian terkait pelaksanaan program BPNT di Papua.
Sebagai informasi, sejak diluncurkan oleh pemerintah pusat pada Februari lalu, hingga saat ini program BPNT baru dilaksanakan di 44 kota besar di Indonesia tidak termasuk kota di Papua dan Papua Barat. (*)