Jayapura (Antara Papua) - Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal meminta pengusaha asli Bumi Cenderawasih diberdayakan dengan memberikan kesempatan dan peluang terkait proyek penunjukan langsung pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungannya yang nilainya mencapai Rp500 juta untuk wilayah pesisir dan Rp1 miliar untuk pegunungan.
"Saya harap semua SKPD berusaha memberikan kesempatan kepada orang asli Papua atau pengusaha lokal dulu, jika tidak ada baru kemudian cari yang lain," katanya di Jayapura, Senin.
Menurut Klemen, pihaknya mengimbau pimpinan SKPD agar tak menganggap remeh kemampuan pengusaha lokal, karena belum tentu penilaian itu benar.
"Karena kalau pimpinan SKPD berpikir negatif maka semua jadi demikian, jangan selalu berpikiran apakah pengusaha lokal itu mampu atau tidak, atau jika dikasih nanti pergi jual kepada yang lain," ujarnya.
Dia menjelaskan pada intinya mulai dari sekarang mulailah berpikiran positif karena di kabupaten tidak berlaku Otonomi Khusus, itu berlaku di provinsi, maka wajib hukumnya kemudian suka atau tidak itu melekat terus di provinsi.
"Sehingga pemberdayaan kepada orang asli Papua itu wajib diprioritaskan karena merupakan amanat undang-undang," katanya lagi.
Dia menuturkan jika semua orang asli Papua sudah bekerja maka diyakini tak akan ada lagi perang suku, pasalnya hanya orang lapar yang berani melakukan hal-hal luar biasa seperti perang suku, karena kondisinya seperti itu.
"Hal ini sangat penting untuk ditekankan kepada pimpinan SKPD, karena gubernur dan wakil gubernur hanyalah jabatan politis, sehingga ketika ada kesempatan diharapkan dapat berbuat yang terbaik bagi rakyat," ujarnya lagi. (*)
"Saya harap semua SKPD berusaha memberikan kesempatan kepada orang asli Papua atau pengusaha lokal dulu, jika tidak ada baru kemudian cari yang lain," katanya di Jayapura, Senin.
Menurut Klemen, pihaknya mengimbau pimpinan SKPD agar tak menganggap remeh kemampuan pengusaha lokal, karena belum tentu penilaian itu benar.
"Karena kalau pimpinan SKPD berpikir negatif maka semua jadi demikian, jangan selalu berpikiran apakah pengusaha lokal itu mampu atau tidak, atau jika dikasih nanti pergi jual kepada yang lain," ujarnya.
Dia menjelaskan pada intinya mulai dari sekarang mulailah berpikiran positif karena di kabupaten tidak berlaku Otonomi Khusus, itu berlaku di provinsi, maka wajib hukumnya kemudian suka atau tidak itu melekat terus di provinsi.
"Sehingga pemberdayaan kepada orang asli Papua itu wajib diprioritaskan karena merupakan amanat undang-undang," katanya lagi.
Dia menuturkan jika semua orang asli Papua sudah bekerja maka diyakini tak akan ada lagi perang suku, pasalnya hanya orang lapar yang berani melakukan hal-hal luar biasa seperti perang suku, karena kondisinya seperti itu.
"Hal ini sangat penting untuk ditekankan kepada pimpinan SKPD, karena gubernur dan wakil gubernur hanyalah jabatan politis, sehingga ketika ada kesempatan diharapkan dapat berbuat yang terbaik bagi rakyat," ujarnya lagi. (*)