Jayapura (Antara Papua) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Papua meminta Pemerintah Provinsi Papua untuk membuka jalur perdagangan ke Papua Nugini (PNG) dan melakukan kerja sama perdagangan dengan pemerintah setempat.
"Pemerintah daerah harus membuka pintu perdagangan dengan PNG lewat laut maupun darat. Sebenarnya PNG itu peluang pasar yang cukup besar, mengingat di negara tetangga itu belum ada perusahaan industri," ujar Ketua Kadin Papua Adolf Asmuruf, di Jayapura.
Pihaknya bersama asosiasi serupa di PNG telah membuat kesepahaman (MoU) di bidang perdagangan namun belum berjalan, karena mereka memandang produk dari Indonesia masih lebih bagus dari barang yang berasal dari Tiongkok dan lebih murah dibanding Australia.
"Selama ini bahan pokok masyarakat PNG didatangkan dari Australia. Mereka mencoba datangkan barang dari Tiongkok, namun menurut pernyataan Perdana Menteri PNG mereka lebih suka barang dari Indonesia karena kualitasnya lebih bagus," kata dia.
Hanya saja, menurutnya, rute perdagangan tersebut belum bisa direalisasikan karena dbutuhkan perjanjian antarpemerintah.
Meski produk yang diinginkan PNG belum diproduksi di Papua, namun hal tersebut bukan menjadi penghalang karena letak geografis Papua dengan PNG yang bersebelahan.
Adolf menilai selama ini Pemprov Papua kurang memberi perhatian kepada pengusaha di bidang perdagangan yang justru dianggap bisa menjadi pendorong maju perekonomian daerah.
"Di daerah lain pemda dan Kadin itu selalu sejalan, tetapi kita di Papua belum. Ini yang sekarang dituntut agar bagaimana ekonomi daerah maju, pemda dan Kadin harus bersinergi," kata dia pula.(*)
"Pemerintah daerah harus membuka pintu perdagangan dengan PNG lewat laut maupun darat. Sebenarnya PNG itu peluang pasar yang cukup besar, mengingat di negara tetangga itu belum ada perusahaan industri," ujar Ketua Kadin Papua Adolf Asmuruf, di Jayapura.
Pihaknya bersama asosiasi serupa di PNG telah membuat kesepahaman (MoU) di bidang perdagangan namun belum berjalan, karena mereka memandang produk dari Indonesia masih lebih bagus dari barang yang berasal dari Tiongkok dan lebih murah dibanding Australia.
"Selama ini bahan pokok masyarakat PNG didatangkan dari Australia. Mereka mencoba datangkan barang dari Tiongkok, namun menurut pernyataan Perdana Menteri PNG mereka lebih suka barang dari Indonesia karena kualitasnya lebih bagus," kata dia.
Hanya saja, menurutnya, rute perdagangan tersebut belum bisa direalisasikan karena dbutuhkan perjanjian antarpemerintah.
Meski produk yang diinginkan PNG belum diproduksi di Papua, namun hal tersebut bukan menjadi penghalang karena letak geografis Papua dengan PNG yang bersebelahan.
Adolf menilai selama ini Pemprov Papua kurang memberi perhatian kepada pengusaha di bidang perdagangan yang justru dianggap bisa menjadi pendorong maju perekonomian daerah.
"Di daerah lain pemda dan Kadin itu selalu sejalan, tetapi kita di Papua belum. Ini yang sekarang dituntut agar bagaimana ekonomi daerah maju, pemda dan Kadin harus bersinergi," kata dia pula.(*)