Jayapura (Antara Papua) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberi pelatihan bagi 110 orang kepala sekolah dan pengawas pada jenjang dasar di Provinsi Papua dan Papua Barat untuk meningkatkan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).
Direktur Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah (Tendik Dikdasmen) Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Garti Sri Utami, di Jayapura, mengatakan pihaknya menargetkan 1.626 sekolah yang akan menerima pelatihan PPK.
"Target lainnya untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada kepala sekolah, pengawas, guru dan komite sekolah agar dapat mendorong penerapan PPK," katanya.
Menurut Garti, pihaknya mengharapkan para peserta pelatihan dapat menjadi agen PPK di sekolah serta melaksanakannya melalui pendekatan berbasis kelas, budaya sekolah, dan masyarakat sesuai dengan potensi lingkungan juga kearifan lokal yang ada.
Senada dengan Garti Sri Utami, Suhartini Hidayat Kepala Sekolah SDN Inpres Kampung Harapan mengatakan lima nilai utama prioritas gerakan PPK sangat relevan dengan kebutuhan di daerahnya dan sejalan dengan ketiga prinsip yang selama ini diterapkan di sekolah.
"Kami anggap, meskipun seseorang memiliki kecerdasan intelektual yang baik, namun jika tidak memiliki karakter yang baik, tidak bisa diluluskan," katanya.
Sekadar diketahui, pada 2016, Kemendikbud telah melakukan sosialisasi dan pelatihan PPK kepada 538 sekolah di 34 provinsi.
Pada 2017, Kemendikbud lebih gencar melakukan sosialisasi PPK melalui berbagai pelatihan, bimbingan teknis, pengimbasan, rapat koordinasi, maupun forum Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). (*)
Direktur Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah (Tendik Dikdasmen) Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Garti Sri Utami, di Jayapura, mengatakan pihaknya menargetkan 1.626 sekolah yang akan menerima pelatihan PPK.
"Target lainnya untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada kepala sekolah, pengawas, guru dan komite sekolah agar dapat mendorong penerapan PPK," katanya.
Menurut Garti, pihaknya mengharapkan para peserta pelatihan dapat menjadi agen PPK di sekolah serta melaksanakannya melalui pendekatan berbasis kelas, budaya sekolah, dan masyarakat sesuai dengan potensi lingkungan juga kearifan lokal yang ada.
Senada dengan Garti Sri Utami, Suhartini Hidayat Kepala Sekolah SDN Inpres Kampung Harapan mengatakan lima nilai utama prioritas gerakan PPK sangat relevan dengan kebutuhan di daerahnya dan sejalan dengan ketiga prinsip yang selama ini diterapkan di sekolah.
"Kami anggap, meskipun seseorang memiliki kecerdasan intelektual yang baik, namun jika tidak memiliki karakter yang baik, tidak bisa diluluskan," katanya.
Sekadar diketahui, pada 2016, Kemendikbud telah melakukan sosialisasi dan pelatihan PPK kepada 538 sekolah di 34 provinsi.
Pada 2017, Kemendikbud lebih gencar melakukan sosialisasi PPK melalui berbagai pelatihan, bimbingan teknis, pengimbasan, rapat koordinasi, maupun forum Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). (*)