Timika (Antara Papua) - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengembangkan sejumlah Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di wilayah tersebut.
Kepala DKP Papua FX Motte dihubungi dari Timika, Senin, mengatakan sejumlah PPI yang akan dikembangkan itu, yakni PPI Lampu Satu Merauke menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), PPI Paumako Timika menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), PPI Hamadi Jayapura menjadi PPN, dan PPN Biak menjadi Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS).
"Hal ini sudah kami bicarakan dengan KKP, mudah-mudahan dalam waktu dekat surat keputusannya sudah bisa direalisasikan," kata Motte.
Ia mengatakan peningkatan status dan kapasitas sejumlah PPI tersebut sangat penting, agar industri perikanan di Papua bisa bangkit kembali.
Selain itu, dengan akan dibangun PPS di Biak yang berlokasi di Wadibu, Kampung Anggobi, Distrik Oride, ke depan lokasi itu bisa menjadi tempat ekspor ikan dari Papua langsung ke luar negeri.
"Kami berharap Menteri Kelautan dan Perikanan ibu Susi Pudjiastuti dapat melakukan kunjungan kerja ke Papua bulan Agustus ini dengan meninjau PPI Paumako Timika, Lampu Satu Merauke, dan Hamadi Jayapura, termasuk Pandoi di Biak," ujar Motte.
Menurut dia, lokasi PPI di beberapa tempat di Papua itu cukup luas, seperti Lampu Satu Merauke mencapai 74 hektare, Paumako Timika seluas 56 hektare, dan Wadibu Anggobi Biak seluas 40-an hektare.
PPS Wadibu Anggobi Biak bisa menampung kapal dengan jumlah hingga 100 kapal ikan.
Menyinggung tentang PPI Paumako Timika sudah diresmikan sejak 2016, namun hingga kini belum berfungsi maksimal, Motte mengatakan ada sejumlah fasilitas yang perlu ditambah oleh pemerintah, termasuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
"Kalau sepengetahuan kami fasilitas PPI Paumako Timika sudah hampir lengkap, tinggal SPBN saja. Sudah ada sarana air bersih, pabrik es dan pendingin ikan," ujarnya pula.
Motte mengatakan sudah ada salah satu pengusaha Papua yang tertarik mengelola SPBN di Paumako Timika.
"Ada pengusaha Papua, namanya ibu Carolin yang mau membangun SPBN di Paumako Timika. Beliau sudah mendapatkan persetujuan dari KKP, tinggal melengkapi beberapa persyaratan soal lahan, dan kami menganjurkan agar beliau bisa menyewa lahan PPI Paumako," kata Motte.
Ia menambahkan, fasilitas PPI perlu dilengkapi dengan SPBN untuk memudahkan kapal-kapal nelayan baik skala besar maupun nelayan lokal mengisi bahan bakar dengan harga disubsidi oleh pemerintah. (*)
Kepala DKP Papua FX Motte dihubungi dari Timika, Senin, mengatakan sejumlah PPI yang akan dikembangkan itu, yakni PPI Lampu Satu Merauke menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), PPI Paumako Timika menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), PPI Hamadi Jayapura menjadi PPN, dan PPN Biak menjadi Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS).
"Hal ini sudah kami bicarakan dengan KKP, mudah-mudahan dalam waktu dekat surat keputusannya sudah bisa direalisasikan," kata Motte.
Ia mengatakan peningkatan status dan kapasitas sejumlah PPI tersebut sangat penting, agar industri perikanan di Papua bisa bangkit kembali.
Selain itu, dengan akan dibangun PPS di Biak yang berlokasi di Wadibu, Kampung Anggobi, Distrik Oride, ke depan lokasi itu bisa menjadi tempat ekspor ikan dari Papua langsung ke luar negeri.
"Kami berharap Menteri Kelautan dan Perikanan ibu Susi Pudjiastuti dapat melakukan kunjungan kerja ke Papua bulan Agustus ini dengan meninjau PPI Paumako Timika, Lampu Satu Merauke, dan Hamadi Jayapura, termasuk Pandoi di Biak," ujar Motte.
Menurut dia, lokasi PPI di beberapa tempat di Papua itu cukup luas, seperti Lampu Satu Merauke mencapai 74 hektare, Paumako Timika seluas 56 hektare, dan Wadibu Anggobi Biak seluas 40-an hektare.
PPS Wadibu Anggobi Biak bisa menampung kapal dengan jumlah hingga 100 kapal ikan.
Menyinggung tentang PPI Paumako Timika sudah diresmikan sejak 2016, namun hingga kini belum berfungsi maksimal, Motte mengatakan ada sejumlah fasilitas yang perlu ditambah oleh pemerintah, termasuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
"Kalau sepengetahuan kami fasilitas PPI Paumako Timika sudah hampir lengkap, tinggal SPBN saja. Sudah ada sarana air bersih, pabrik es dan pendingin ikan," ujarnya pula.
Motte mengatakan sudah ada salah satu pengusaha Papua yang tertarik mengelola SPBN di Paumako Timika.
"Ada pengusaha Papua, namanya ibu Carolin yang mau membangun SPBN di Paumako Timika. Beliau sudah mendapatkan persetujuan dari KKP, tinggal melengkapi beberapa persyaratan soal lahan, dan kami menganjurkan agar beliau bisa menyewa lahan PPI Paumako," kata Motte.
Ia menambahkan, fasilitas PPI perlu dilengkapi dengan SPBN untuk memudahkan kapal-kapal nelayan baik skala besar maupun nelayan lokal mengisi bahan bakar dengan harga disubsidi oleh pemerintah. (*)