Jayapura (Antara Papua) - Komisi Penanggulangan Korupsi (KPK) mengapresiasi keikutsertaan kabupaten/kota se-Indonesia pada kegiatan Kolaborasi Tunas Integritas Nasional (KTIN) II 2017 yang digelar di Provinsi Papua.
Divisi Pencegahan KPK Asep Chairullah di Jayapura, mengatakan sebelumnya di Palembang pada KTIN I hanya dihadiri oleh 130 Kementerian Lembaga, Organisasi dan Pemerintah Daerah (KLOP), maka tahun ini 139 peserta yang berasal dari kabupaten/kota se-Indonesia.
"Sejak 2015 pertama kali dilakukan rembuk integritas nasional, dari kuartal awal (kurawal) hanya 12 Kementerian, Lembaga, Organisasi dan Pemerintah Daerah (KLOP) sudah berkembang," katanya.
Menurut Asep, sedangkan dari 130 KLOP ini yang sudah melakukan workshop yakni 60 KLOP dengan program berkelanjutan, maka hanya kurang lebih sekitar 20 yang sudah membangun panduan pembangunan budaya integritasnya.
"Bahkan beberapa di antaranya, kini sedang berusaha menjadikannya sebagai Peraturan Daerah (perda)," ujarnya.
Dia menuturkan kini dari 20 KLOP yang sudah membentuk komite integritas, kurang lebih hanya 15 yang sudah mengikuti diklat dan sudah mandiri tentang tunas integritas ini.
"Sayangnya dari 20 yang sudah membangun budaya integritas, ternyata belum ada sama sekali yang menyusun pengendalian strategis Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)," katanya lagi.
Dengan kolaborasi ini, KPK berharap para peserta yang hadir, dapat melaksanakan workshop pembangunan budaya integritas sehingga tidak akan mengalami kesulitan lagi dalam menyusun perdanya. (*)
Divisi Pencegahan KPK Asep Chairullah di Jayapura, mengatakan sebelumnya di Palembang pada KTIN I hanya dihadiri oleh 130 Kementerian Lembaga, Organisasi dan Pemerintah Daerah (KLOP), maka tahun ini 139 peserta yang berasal dari kabupaten/kota se-Indonesia.
"Sejak 2015 pertama kali dilakukan rembuk integritas nasional, dari kuartal awal (kurawal) hanya 12 Kementerian, Lembaga, Organisasi dan Pemerintah Daerah (KLOP) sudah berkembang," katanya.
Menurut Asep, sedangkan dari 130 KLOP ini yang sudah melakukan workshop yakni 60 KLOP dengan program berkelanjutan, maka hanya kurang lebih sekitar 20 yang sudah membangun panduan pembangunan budaya integritasnya.
"Bahkan beberapa di antaranya, kini sedang berusaha menjadikannya sebagai Peraturan Daerah (perda)," ujarnya.
Dia menuturkan kini dari 20 KLOP yang sudah membentuk komite integritas, kurang lebih hanya 15 yang sudah mengikuti diklat dan sudah mandiri tentang tunas integritas ini.
"Sayangnya dari 20 yang sudah membangun budaya integritas, ternyata belum ada sama sekali yang menyusun pengendalian strategis Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)," katanya lagi.
Dengan kolaborasi ini, KPK berharap para peserta yang hadir, dapat melaksanakan workshop pembangunan budaya integritas sehingga tidak akan mengalami kesulitan lagi dalam menyusun perdanya. (*)