Jayapura (Antara Papua) - Manajemen PT Pertamina (persero) Marketing Operation Region (MOR) VIII Maluku-Papua berharap seluruh pemerintah daerah mendukung program BBM Satu Harga agar dampak dari kebijakan tersebut bisa lebih maksimal.
"Kalau hanya Pertamina yang jalan, keberhasilan BBM satu Harga kurang maksimal," ujar General Manager Pertamina MOR VIII Made Adi Putra, di Jayapura, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa untuk penerapan BBM satu harga di kabupaten yang sebelumnya tidak terdapat lembaga penyalur (APMS), khususnya di Papua, letak antardistrik/kecamatan cukup jauh, bahkan ada yang belum bisa diakses melalui transportasi darat.
"Memang satu titik bisa melayani beberapa distrik, sehingga tidak mungkin distrik yang jarak perjalanannya 3-4 jam harganya sama. Nah ini perlu ada dukungan dari pemda setempat," kata dia.
Menurut Made, diperlukan regulasi yang bisa mengatur harga BBM subsidi tidak terlalu tinggi dibanding harga yang dijual lembaga penyalur.
"Sampai sekarang kita belum melihat ada perda terkait BBM Satu Harga. Memang kita selalu mengharapkan dan mengajak pemda untuk ikut menyukseskan program ini," ujarnya lagi.
Dia pun mengklaim dalam setiap kegiatannya di daerah, Pertamina selalu berusaha membuka komunikasi dengan Pemda.
"Setiap akan melakukan operasi atau pun mau mendirikan lembaga penyalur kita selalu kordinasi dengan Pemda," katanya.
Sebelumnya, Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero) Muhammad Iskandar menyebutkan ada tambahan biaya operasional dari program BBM Satu Harga sebesar Rp600 miliar sampai Rp700 miliar pada semester I 2017.
Iskandar mengklarifikasi bahwa tidak ada kerugian yang berdampak pada perusahaan akibat program yang ditugaskan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut untuk menyamaratakan harga BBM hingga ke daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
"Bukan kerugian, memang ada tambahan biaya termasuk ongkos angkut pesawatnya saja bisa Rp49 ribu per liter, sementara kita jual solar Rp5.150. Itu yang menambah biaya dari operating cost. Tahun ini nambahnya sekitar Rp600 miliar hingga Rp700 miliar," ujarnya. (*)
"Kalau hanya Pertamina yang jalan, keberhasilan BBM satu Harga kurang maksimal," ujar General Manager Pertamina MOR VIII Made Adi Putra, di Jayapura, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa untuk penerapan BBM satu harga di kabupaten yang sebelumnya tidak terdapat lembaga penyalur (APMS), khususnya di Papua, letak antardistrik/kecamatan cukup jauh, bahkan ada yang belum bisa diakses melalui transportasi darat.
"Memang satu titik bisa melayani beberapa distrik, sehingga tidak mungkin distrik yang jarak perjalanannya 3-4 jam harganya sama. Nah ini perlu ada dukungan dari pemda setempat," kata dia.
Menurut Made, diperlukan regulasi yang bisa mengatur harga BBM subsidi tidak terlalu tinggi dibanding harga yang dijual lembaga penyalur.
"Sampai sekarang kita belum melihat ada perda terkait BBM Satu Harga. Memang kita selalu mengharapkan dan mengajak pemda untuk ikut menyukseskan program ini," ujarnya lagi.
Dia pun mengklaim dalam setiap kegiatannya di daerah, Pertamina selalu berusaha membuka komunikasi dengan Pemda.
"Setiap akan melakukan operasi atau pun mau mendirikan lembaga penyalur kita selalu kordinasi dengan Pemda," katanya.
Sebelumnya, Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero) Muhammad Iskandar menyebutkan ada tambahan biaya operasional dari program BBM Satu Harga sebesar Rp600 miliar sampai Rp700 miliar pada semester I 2017.
Iskandar mengklarifikasi bahwa tidak ada kerugian yang berdampak pada perusahaan akibat program yang ditugaskan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut untuk menyamaratakan harga BBM hingga ke daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
"Bukan kerugian, memang ada tambahan biaya termasuk ongkos angkut pesawatnya saja bisa Rp49 ribu per liter, sementara kita jual solar Rp5.150. Itu yang menambah biaya dari operating cost. Tahun ini nambahnya sekitar Rp600 miliar hingga Rp700 miliar," ujarnya. (*)