Jayapura (Antara Papua) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Papua berharap Badan Pusat Statistik (BPS) Papua melakukan penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) di wilayah pegunungan Papua untuk melengkapi data statistik mengenai inflasi di provinsi tersebut.
"Paling tidak ada satu daerah yang mewakili daerah pegunungan sehingga penghitungan inflasi di Papua betul-betul mewakili," ujar Kepala BPw BI paua Joko Supratikto di Jayapura, Senin.
Menurut dia dengan ketergantungan Papua terhadap pasokan bahan pokok dari luar pulau, ditambah dengan belum terbukanya akses transportasi darat, membuat perkembangan harga di wilayah pegunungan Papua harus mendapat perhatian lebih.
Ia menjelaskan penghitungan IHK di Kota Jayapura dan Kabupaten Merauke belum mewakili keseluruhan wilayah di Papua, karena dua daerah tersebut berada di kawasan pesisir dan suplai barangnya pun cukup mudah.
"Statistik yang masih diperlukan Bank Indonesia masih terkait dengan inflasi. Sekarang (kota) yang masuk dalam hitungan inflasi di Papua hanya dua, Kota Jayapura dan Merauke, akan lebih bagus lagi kalau ditambah," kata dia.
"Yang sekarang itu cuma di Merauke dan Jayapura, itu sama-sama daerah pesisir, semoga ini bisa diakomodir oleh BPS," sambungnya.
Joko pun sempat menyatakan bahwa statistik yang selama ini dikeluarkan oleh BPS merupakan data utama yang dijadikan dasar untuk membuat kebijakan di bidang ekonomi.
BI Papua yang juga memiliki tugas untuk mendorong perkembangan ekonomi daerah menggunakan statistik BPS sebagai dasar utama dalam membuat program kerja. (*)
"Paling tidak ada satu daerah yang mewakili daerah pegunungan sehingga penghitungan inflasi di Papua betul-betul mewakili," ujar Kepala BPw BI paua Joko Supratikto di Jayapura, Senin.
Menurut dia dengan ketergantungan Papua terhadap pasokan bahan pokok dari luar pulau, ditambah dengan belum terbukanya akses transportasi darat, membuat perkembangan harga di wilayah pegunungan Papua harus mendapat perhatian lebih.
Ia menjelaskan penghitungan IHK di Kota Jayapura dan Kabupaten Merauke belum mewakili keseluruhan wilayah di Papua, karena dua daerah tersebut berada di kawasan pesisir dan suplai barangnya pun cukup mudah.
"Statistik yang masih diperlukan Bank Indonesia masih terkait dengan inflasi. Sekarang (kota) yang masuk dalam hitungan inflasi di Papua hanya dua, Kota Jayapura dan Merauke, akan lebih bagus lagi kalau ditambah," kata dia.
"Yang sekarang itu cuma di Merauke dan Jayapura, itu sama-sama daerah pesisir, semoga ini bisa diakomodir oleh BPS," sambungnya.
Joko pun sempat menyatakan bahwa statistik yang selama ini dikeluarkan oleh BPS merupakan data utama yang dijadikan dasar untuk membuat kebijakan di bidang ekonomi.
BI Papua yang juga memiliki tugas untuk mendorong perkembangan ekonomi daerah menggunakan statistik BPS sebagai dasar utama dalam membuat program kerja. (*)