Timika (Antara Papua) - Legislator yang merupakan anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Papua Wilhelmus Pigai meminta KPU Mimika agar segera melaksanakan jadwal dan tahapan Pilkada serentak 2018.
Wilhelmus ketika dihubungi Antara dari Timika, Jumat, mengatakan tahapan Pilkada serentak 2018 yang juga diikuti oleh Kabupaten Mimika akan segera dimulai pada akhir September ini seperti rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sosialisasi calon perseorangan dan lainnya.
"Kami minta KPU Mimika segera melaksanakan jadwal dan tahapan Pilkada serentak yang sudah ditentukan dalam UU Pilkada yang ditindaklanjuti melalui Peraturan KPU," kata Wilhelmus.
Wilhelmus meminta KPU setempat menindaklanjuti Surat KPU RI Nomor 515/KPU/9/2017 tanggal 7 September 2017 perihal persiapan pelaksanaan tahapan dokumen pasangan calon perseorangan pada Pilkada serentak 2018.
Menurut dia, dokumen administrasi pasangan calon perseorangan nantinya terlebih dahulu akan diverifikasi oleh KPU Mimika dibanding dokumen administrasi pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
Sehubungan dengan itu, politisi dari Partai Hanura itu meminta Pemkab dan DPRD Mimika agar segera merealisasikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada KPU setempat agar seluruh jadwal dan tahapan Pilkada serentak di Mimika tidak sampai terganggu.
"Bagaimana KPU Mimika bisa bekerja maksimal kalau NPHD sampai sekarang belum direalisasikan. Pemkab Mimika harus secepatnya merealisasikan anggaran dana hibah pilkada. Saya lihat ini belum jalan. Padahal tahapan Pilkada serentak sudah harus dimulai pada 27 September 2017 dan verifikasi berkas pasangan calon perseorangan sudah harus dilakukan pada bulan November 2017," jelasnya.
Wilhelmus juga mengingatkan komisioner KPU Mimika agar bekerja independen, netral, profesional dan tidak memihak kepada calon-calon tertentu.
"KPU harus berpihak kepada aturan. Mereka bekerja sesuai koridor yang telah diatur dalam Undang-undang. Kalau mereka berpihak kepada calon tertentu, kami akan lawan," ujar Wilhelmus.
Ia berharap agenda Pilkada serentak di Mimika tahun 2018 akan menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas untuk membawa perubahan bagi masyarakat di wilayah itu. (*)
Wilhelmus ketika dihubungi Antara dari Timika, Jumat, mengatakan tahapan Pilkada serentak 2018 yang juga diikuti oleh Kabupaten Mimika akan segera dimulai pada akhir September ini seperti rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sosialisasi calon perseorangan dan lainnya.
"Kami minta KPU Mimika segera melaksanakan jadwal dan tahapan Pilkada serentak yang sudah ditentukan dalam UU Pilkada yang ditindaklanjuti melalui Peraturan KPU," kata Wilhelmus.
Wilhelmus meminta KPU setempat menindaklanjuti Surat KPU RI Nomor 515/KPU/9/2017 tanggal 7 September 2017 perihal persiapan pelaksanaan tahapan dokumen pasangan calon perseorangan pada Pilkada serentak 2018.
Menurut dia, dokumen administrasi pasangan calon perseorangan nantinya terlebih dahulu akan diverifikasi oleh KPU Mimika dibanding dokumen administrasi pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
Sehubungan dengan itu, politisi dari Partai Hanura itu meminta Pemkab dan DPRD Mimika agar segera merealisasikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada KPU setempat agar seluruh jadwal dan tahapan Pilkada serentak di Mimika tidak sampai terganggu.
"Bagaimana KPU Mimika bisa bekerja maksimal kalau NPHD sampai sekarang belum direalisasikan. Pemkab Mimika harus secepatnya merealisasikan anggaran dana hibah pilkada. Saya lihat ini belum jalan. Padahal tahapan Pilkada serentak sudah harus dimulai pada 27 September 2017 dan verifikasi berkas pasangan calon perseorangan sudah harus dilakukan pada bulan November 2017," jelasnya.
Wilhelmus juga mengingatkan komisioner KPU Mimika agar bekerja independen, netral, profesional dan tidak memihak kepada calon-calon tertentu.
"KPU harus berpihak kepada aturan. Mereka bekerja sesuai koridor yang telah diatur dalam Undang-undang. Kalau mereka berpihak kepada calon tertentu, kami akan lawan," ujar Wilhelmus.
Ia berharap agenda Pilkada serentak di Mimika tahun 2018 akan menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas untuk membawa perubahan bagi masyarakat di wilayah itu. (*)